Tautan-tautan Akses

Mantan PM Pakistan Tuntut Pemilihan Baru Ditetapkan dalam 6 Hari


Perdana Menteri Pakistan terguling Imran Khan (tengah) melambai ke arah pendukung partainya di Islamabad pada 26 Mei 2022. (Foto: AFP)
Perdana Menteri Pakistan terguling Imran Khan (tengah) melambai ke arah pendukung partainya di Islamabad pada 26 Mei 2022. (Foto: AFP)

Mantan perdana menteri Imran Khan, Kamis pagi (26/5), mengatakan ia memberi pemerintah Pakistan waktu selama enam hari untuk menetapkan tanggal pemilihan baru. Jika tidak dipenuhi, katanya, ia dan tiga juta warga akan kembali menggelar pawai protes di ibu kota.

Khan berbicara pada sebuah rapat umum yang dihadiri ribuan demonstran di Islamabad yang bertujuan untuk menjatuhkan pemerintah dan memaksa diselenggarakannya pemilihan dini.

Pemerintah sebelumnya mengerahkan militer untuk menjaga gedung-gedung penting, termasuk parlemen, kantor presiden, dan kantor Perdana Menteri Shahbaz Sharif. Tindakan itu diambil menyusul bentrokan antara demonstran dan polisi.

Khan dalam pidatonya mengklaim bahwa lima pendukungnya tewas dalam kekerasan yang berlangsung di berbagai pelosok negara itu. Tidak ada komentar langsung dari pemerintah tentang klaim Khan itu. Sebelumnya, Khan bersumpah bahwa ia dan para pendukungnya akan melakukan aksi duduk yang berkepanjangan agar tuntutannya diterima.

Khan, mantan bintang kriket yang menjadi politisi, menjabat perdana menteri selama lebih dari tiga setengah tahun sampai digulingkan bulan lalu oleh mosi tidak percaya di Parlemen. Sejak itu, ia menggelar rapat-rapat umum di berbagai lokasi di negara itu. Ia mengatakan pemecatannya adalah hasil dari plot dan kolusi yang diorganisir AS dengan Sharif. Baik Washington maupun Sharif sama-sama membantah tuduhan tersebut.

Sementara itu, dalam perkembangan terpisah, Rabu, pembicaraan selama berhari-hari antara Islamabad dan Dana Moneter Internasional (IMF) berakhir di Qatar. Pakistan gagal meyakinkan pemberi pinjaman global itu untuk segera menggelontorkan paket dana talangan sebesar $6 miliar yang dijanjikan.

Setelah pembicaraan itu, IMF mendesak Pakistan untuk menghapus subsidi bahan bakar dan energi. Subsidi-subsidi itu disetujui oleh pemerintah Khan Februari lalu. [ab/lt]

Recommended

XS
SM
MD
LG