Pemerintah Libya telah menangguhkan pemilu bersejarah hingga bulan Juli, guna memberi lebih banyak waktu untuk mempersiapkan pemilu pertamanya sejak tersingkirnya diktator Moammar Gaddafi dalam pemberontakan bersenjata tahun lalu.
Misi PBB di Libya memuji keputusan menangguhkan pemilihan anggota parlemen nasional dari 19 Juni menjadi 7 Juli, dengan menyatakan hal tersebut akan memungkinkan dituntaskannya persiapan penting menjelang pemilu. Dalam pernyataan yang dilansir Minggu, utusan PBB Ian Martin mengatakan komisi pemilu Libya telah mencapai kemajuan mengagumkan dalam hal yang disebutnya jadwal sangat ketat dan berbagai tantangan operasi yang besar.
Ketua komisi pemilu Libya Nouri Al-Abbar mengatakan penangguhan 18 hari itu diperlukan untuk memberi lebih banyak waktu bagi pemilih untuk mendaftarkan diri dan bagi pihak berwenang untuk mempelajari kualifikasi para kandidat. Sewaktu berbicara dalam konferensi pers di Tripoli, ia mengatakan komisi pemilu baru mulai bekerja Februari lalu, sehingga hanya punya sedikit waktu untuk menyelenggarakan pemilihan nasional pertama negara itu dalam kurun empat dekade lebih.
Tantangan lain yang dihadapi penyelenggara pemilu antara lain kurangnya
birokrasi yang efektif dan buruknya situasi keamanan di beberapa wilayah negara itu.
Pemilu itu dimaksudkan untuk menghasilkan majelis nasional yang akan menyusun konstitusi baru Libya dan membentuk pemerintah untuk menggantikan Dewan Transisi Nasional yang mengambil alih kekuasaan dari Gaddafi.
Libya menyatakan sejauh ini sekitar 2,7 juta orang, atau 80 persen pemilih yang berhak telah mendaftarkan diri untuk mengikuti pemilihan tersebut. Puluhan partai politik baru telah dibentuk untuk memperebutkan 80 dari 200 kursi parlemen. Seratus dua puluh kursi lainnya disiapkan bagi para kandidat independen.
Martin menyatakan ia mempercayai komitmen pihak berwenang Libya untuk merampungkan segera proses pemilihan yang sukses.
Misi PBB di Libya memuji keputusan menangguhkan pemilihan anggota parlemen nasional dari 19 Juni menjadi 7 Juli, dengan menyatakan hal tersebut akan memungkinkan dituntaskannya persiapan penting menjelang pemilu. Dalam pernyataan yang dilansir Minggu, utusan PBB Ian Martin mengatakan komisi pemilu Libya telah mencapai kemajuan mengagumkan dalam hal yang disebutnya jadwal sangat ketat dan berbagai tantangan operasi yang besar.
Ketua komisi pemilu Libya Nouri Al-Abbar mengatakan penangguhan 18 hari itu diperlukan untuk memberi lebih banyak waktu bagi pemilih untuk mendaftarkan diri dan bagi pihak berwenang untuk mempelajari kualifikasi para kandidat. Sewaktu berbicara dalam konferensi pers di Tripoli, ia mengatakan komisi pemilu baru mulai bekerja Februari lalu, sehingga hanya punya sedikit waktu untuk menyelenggarakan pemilihan nasional pertama negara itu dalam kurun empat dekade lebih.
Tantangan lain yang dihadapi penyelenggara pemilu antara lain kurangnya
birokrasi yang efektif dan buruknya situasi keamanan di beberapa wilayah negara itu.
Pemilu itu dimaksudkan untuk menghasilkan majelis nasional yang akan menyusun konstitusi baru Libya dan membentuk pemerintah untuk menggantikan Dewan Transisi Nasional yang mengambil alih kekuasaan dari Gaddafi.
Libya menyatakan sejauh ini sekitar 2,7 juta orang, atau 80 persen pemilih yang berhak telah mendaftarkan diri untuk mengikuti pemilihan tersebut. Puluhan partai politik baru telah dibentuk untuk memperebutkan 80 dari 200 kursi parlemen. Seratus dua puluh kursi lainnya disiapkan bagi para kandidat independen.
Martin menyatakan ia mempercayai komitmen pihak berwenang Libya untuk merampungkan segera proses pemilihan yang sukses.
