Sebuah laporan baru menunjukkan penegakan imigrasi merupakan prioritas utama pemerintah Amerika dalam melawan kejahatan, ditandai oleh pergeseran pendanaan selama dua dekade yang telah menempatkan lebih banyak staf, peralatan dan kemampuan skrining untuk melindungi perbatasan negara.
Laporan Migration Policy Institute, yang berbasis di Washington ini, muncul di tengah reformasi baru-baru ini oleh Gedung Putih yang melonggarkan kebijakan untuk sebagian imigran ilegal dan kritik dari anggota parlemen Republik yang ingin fokus lebih besar pada upaya penegakan hukum.
Laporan ini mencatat bahwa pendanaan tahun lalu untuk lembaga penegak imigrasi mencapai hampir $18 miliar, lebih tinggi $3 miliar dari anggaran gabungan semua instansi penegak hukum utama lain.
Angka $18 miliar itu termasuk anggaran Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika, yang memiliki beberapa fungsi yang tidak berhubungan dengan imigrasi, seperti memeriksa kargo di pelabuhan AS.
Namun pada tahun 1986, pengeluaran untuk lembaga lainnya beberapa kali lebih tinggi daripada badan penegakan imigrasi. Pada tahun yang sama, anggota parlemen memberlakukan UU reformasi imigrasi yang mencakup amnesti bagi sekitar tiga juta imigran gelap.
Laporan Migration Policy Institute, yang berbasis di Washington ini, muncul di tengah reformasi baru-baru ini oleh Gedung Putih yang melonggarkan kebijakan untuk sebagian imigran ilegal dan kritik dari anggota parlemen Republik yang ingin fokus lebih besar pada upaya penegakan hukum.
Laporan ini mencatat bahwa pendanaan tahun lalu untuk lembaga penegak imigrasi mencapai hampir $18 miliar, lebih tinggi $3 miliar dari anggaran gabungan semua instansi penegak hukum utama lain.
Angka $18 miliar itu termasuk anggaran Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika, yang memiliki beberapa fungsi yang tidak berhubungan dengan imigrasi, seperti memeriksa kargo di pelabuhan AS.
Namun pada tahun 1986, pengeluaran untuk lembaga lainnya beberapa kali lebih tinggi daripada badan penegakan imigrasi. Pada tahun yang sama, anggota parlemen memberlakukan UU reformasi imigrasi yang mencakup amnesti bagi sekitar tiga juta imigran gelap.
