Kementerian pertahanan telah merilis laporan yang menyoroti kelemahan dalam sistem pemilu Brazil. Meskipun mengusulkan perbaikan, laporan itu tidak mendukung klaim kecurangan dari sebagian pendukung Presiden Jair Bolsonaro yang memrotes kekalahannya pada 30 Oktober.
Dokumen yang dirilis pada Rabu itu adalah komentar pertama oleh militer mengenai pemilu putaran kedua, yang telah menuai protes nasional meskipun transisi telah dimulai untuk pelantikan Presiden terpilih Luiz Inácio Lula da Silva pada 1 Januari. Ribuan orang berkumpul di luar instalasi militer di Rio de Janeiro, Sao Paulo, Brazilia, dan kota-kota lain, menyerukan intervensi oleh militer untuk mempertahankan jabatan Bolsonaro.
Ketika kementerian pertahanan mengumumkan pekan ini bahwa mereka akan menyampaikan laporan tentang pemilu, sebagian pendukung Bolsonaro bersukacita, mengantisipasi diungkapnya kecurangan. Namun, itu tidak terjadi.
Menteri Pertahanan Paulo Nogueira menulis bahwa “tidak mungkin untuk mengatakan” dengan pasti bahwa sistem tabulasi suara yang terkomputerisasi tidak disusupi kode yang mengacaukan, tetapi laporan setebal 65 halaman itu tidak menyebutkan adanya kelainan dalam penghitungan suara. Namun, berdasarkan risiko yang mungkin terjadi, laporan itu menyarankan dibentuknya komisi yang terdiri dari anggota masyarakat sipil dan entitas audit untuk menyelidiki lebih lanjut fungsi mesin pemungutan suara elektronik.
Kekalahan Bolsonaro, kurang dari dua poin, adalah margin paling tipis sejak Brazil kembali ke demokrasi pada 1985.
Bolsonaro tidak secara khusus menyatakan terjadi kecurangan sejak pemilu. Namun, ia tetap menolak mengakui kekalahan atau memberi selamat kepada lawannya. Akibatnya, terbuka ruang bagi para pendukung untuk menarik kesimpulan sendiri. Dan itu terjadi setelah lebih dari satu tahun ia berulang kali mengklaim bahwa sistem pemungutan suara elektronik Brazil rentan terhadap kecurangan. Bolsonaro tidak pernah menyuguhkan bukti apa pun meskipun otoritas pemilu telah memintanya untuk menunjukkan bukti. [ka/ab]
Forum