Setiap tahun, ribuan aparatur sipil negara (ASN) pemerintah daerah datang ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di Jakarta untuk berbagai urusan terkait kepegawaian. Menpan RB, Abdullah Azwar Anas yang juga mantan Bupati Banyuwangi, Jawa Timur, melihat ini sebagai pemborosan anggaran perjalanan dinas. Karena itulah, dia menerapkan perubahan dengan menyederhanakan proses birokrasi kepegawaian, dan mengalihkan mayoritas layanan melalui daring dan telepon.
Kemenpan RB, kata Anas, kini menugaskan staf khusus untuk layanan lembaga pusat dan daerah. Teknologi chatbot juga disediakan untuk menjawab kebutuhan informasi.
“Tapi, masih ada saja yang rombongan ke sini ini. Ya sudah, memang hobinya rombongan. Tapi ini sudah mengurangi tamu 81 persen di kantor ini, dan kita hemat sudah Rp75 miliar anggaran, kalau kita cek dengan jumlah tamu yang tanya sudah ribuan orang,” kata Anas.
Anas menyampaikan itu dalam penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi (PK) Tahun 2023-2024 fokus ketiga, di bidang penegakan hukum dan reformasi birokrasi, Jumat (10/03). Komitmen ini disusun bersama pimpinan lembaga dalam tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), yang antara lain dikoordinasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dari data di Kemenpan RB, selama November 2022 hingga Februari 2023 ada 15 ribu ASN yang berkonsultasi melalui fasilitas daring. Mereka adalah ASN di seluruh pemerintah daerah, yang biasanya harus datang ke Jakarta untuk menyelesaikan problem birokrasi. Anas mengambil rata-rata biaya perjalanan dinas satu ASN ke Jakarta Rp5 juta, sehingga penghematan yang bisa dilakukan adalah Rp 75 miliar. Anggaran itu, misalnya, jika dialihkan bisa menyelesaikan masalah bagi 14.700 bayi stunting di seluruh Indonesia.
Anas juga berharap, penyederhanaan layanan ini menguntungkan ASN di seluruh Indonesia. Dia mengisahkan, ada seorang guru yang 12 tahun memilih untuk tidak naik pangkat, karena proses kenaikan yang rumit. Layanan daring akan memangkas birokrasi, dan ASN daerah tidak perlu mengeluarkan dana ketika mengurusnya.
Dia juga menekankan, bahwa reformasi birokrasi yang dicanangkan, harus memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Selama ini, kadang sibuk tapi dampaknya enggak konkret. Jadi nilainya A tapi kemiskinannya tinggi. Padahal, maksudnya Presiden itu, kalau birokrasinya bagus, dampaknya mestinya bagus,” tegasnya.
Sulit Membersihkan Birokrasi
Dalam forum yang sama, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M. Yusuf Ateh juga mengungkap, upaya mencegah kecurangan penganggaran yang dilakukan ASN.
Dia mengatakan, turunnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, dari 38 ke 34 memang disebabkan oleh sejumlah faktor. Namun, ada persoalan pokok yang harus dibenahi segera, terkait hal ini.
“Intinya adalah di pelayanan-pelayanan yang memang memerlukan digitalisasi. Nah, ini tentu saja merupakan indikasi bagi kami di pengawasan, bahwa tindak kecurangan memang masih gagal dicegah, dan terus terjadi,” kata Yusuf Ateh.
Sebagai lembaga yang mengawasi penggunaan keuangan negara, BPKP yakin harus ada perubahan metode dan teknik dalam melakukan pencegahan kecurangan.
“Kami sepanjang beberapa tahun ini masih mendapati beberapa potret kecurangan lainnya. Modus kecurangan kami lihat semakin kompleks, semakin terencana, dilakukan bersama-sama. Ini terjadi tidak hanya di ASN, ada juga di corporate, di banyak BUMN dan juga banyak melibatkan pihak swasta,” tegasnya.
Sebagai gambaran, BPKP tahun lalu memiliki temuan-temuan audit terkait kecurangan yang masih sangat tinggi, dengan nilai Rp37,01 triliun. Itu adalah anggaran pemerintah yang sudah keluar atau dibelanjakan, dan harus ditarik kembali. Sementara untuk pengawasan terhadap anggaran yang sudah ditetapkan tetapi belum dibelanjakan, BPKP mampu menahan penggunaan anggaran hingga Rp76,32 triliun tahun lalu.
“Jadi cukup banyak. Secara total kami kemarin bisa berkontribusi pada keuangan negara sebesar Rp117,8 triliun. Besar sekali angka ini, karena tahun sebelumnya cuma Rp60 triliun. Rupanya, semakin banyak yang kita temui,” ujarnya.
BPKP juga menilai, pelayanan publik di Indonesia masih berbelit, lama, mahal dan rawan pungli.
Pembenahan pelayanan dasar menjadi sangat penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Evaluasi program penganggaran, berbagai belanja program dan kegiatan juga terus dilakukan. Anggaran harus memberikan dampak setelah dibelanjakan.
“Dalam melihat risiko kecurangan, kami juga melihat banyak hal yang terjadi. Dari mulai perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang jasa, perizinan kemudian juga masih terjadi dalam pengawasan,” tambahnya.
Selain itu, masalah juga terjadi dalam manajemen ASN, jual beli jabatan, optimalisasi pendapatan daerah, serta manajemen dan tata kelola keuangan desa.
Sistem Tergantung Manusia
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyambut baik penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan layanan bagi masyarakat di satu sisi dan di sisi berbeda, mencegah pungli, suap serta praktik buruk lainnya.
Namun, kata Marwata, manusia di balik sistem tetap memegang peranan penting.
“Sebagaimana sistem apapun, yang terbaik sekalipun kita bangun, tetapi kalau tidak diimbangi dengan integritas, percuma. Pasti akan jebol juga sistem itu, kalau pelaku korupsi itu bekerja sama atau berkolaborasi,” tegasnya.
Kondisi itu misalnya terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Seperti diketahui, perkara korupsi 90 persen terkait dengan pengadaan barang dan jasa.
“Sudah ada e-procurement. Pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan secara elektronis. Tapi itu ternyata tidak menutup celah terjadinya korupsi,” ujarnya.
Vendor dalam proyek pengadaan barang dan jasa rata-rata sudah melakuan kerja sama dan bahkan pembagian wilayah proyek.
“Tambah runyam, ketika mereka bekerja sama dengan unit layanan pengadaan barang dan jasa. Itu baru contoh kecil terkait dengan sistem yang kita bangun, tetapi kalau pelaku yang menjalankan sistem itu tidak berintegritas, tidak menutup peluang atau celah terjadinya korupsi,” beber Marwata. [ns/ab]
Forum