Penjabat presiden Kosovo telah menetapkan 14 Februari sebagai tanggal pemilu baru parlemen menyusul keputusan pengadilan bahwa konfirmasi parlemen untuk kabinet pada Juni lalu disetujui melalui pemungutan suara yang tidak sah.
Dalam pernyataan Rabu malam (6/1), Vjosa Osmani membubarkan parlemen dan menetapkan tanggal tersebut sebagai hari pemungutan suara baru.
Bulan lalu, Mahkamah Konstitusi menyatakan suara Etem Arifi, anggota parlemen dari Partai Ashkali untuk Integrasi, sebuah partai minoritas, sebagai invalid, dan memutuskan bahwa negara harus mengadakan pemilihan umum baru.
Juni lalu, suara Arifi sangat menentukan karena memberi pemerintah Perdana Menteri Avdullah Hoti mayoritas tipis di parlemen yakni 61 suara di majelis yang beranggotakan 120 orang.
Arifi dijatuhi hukuman 15 bulan penjara pada Agustus 2019 karena menyalahgunakan dana publik sebesar 31.000 dolar AS. Namun demikian, ia mencalonkan diri sebagai anggota parlemen baru pada bulan Oktober pada tahun yang sama, dan terpilih menjadi anggota parlemen.
Arifi menyerahkan diri ke polisi pada bulan September dan sekarang menjalani hukumannya.
Kosovo memisahkan diri dari Serbia setelah pemberontakan bersenjata oleh kelompok etnik Albania yang merupakan mayoritas di Kosovo pada 1998-99. Kosovo kemudian mendeklarasikan kemerdekaannya pada 2008 tetapi Serbia menolak untuk mengakuinya.
Negosiasi untuk memulihkan hubungan dengan Serbia dan memulihkan ekonomi negara itu setelah pandemi virus corona merupakan dua isu utama dalam pemilu parlemen mendatang. Pemilu 14 Februari 2021 akan menjadi pemilu parlemen yang ke-delapan dalam sejarah 22 tahun berdirinya Kosovo. [ab/uh]
