Seorang anggota Kongres Amerika terkemuka mengatakan lembaga tidak akan mengadakan pemungutan suara mengenai sanksi ekonomi baru terhadap Iran, sementara perundingan internasional yang bertujuan untuk mengekang program nuklir Teheran terus berlangsung.
Senator Amerika Bob Corker mengeluarkan pernyataan itu Selasa (19/11), tidak lama setelah pertemuan di Gedung Putih bersama para tokoh Senat. Dalam pertemuan itu, Presiden Barack Obama meminta agar setiap sanksi baru ditangguhkan sementara pembicaraan nuklir akan dilanjutkan Rabu di Jenewa.
Corker tidak memberi keterangan lebih jauh mengenai pertemuan itu, dan tidak mengatakan berapa lama penangguhan diminta oleh Presiden. Tetapi ia mengatakan tidak ada amandemen sanksi baru pada rancangan undang-undang pertahanan kongres akan dipertimbangkan sebelum akhir bulan ini.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Mohammed Javad Zarif hari Selasa mengulangi lagi peringatannya bahwa Republik Islam itu tidak akan mundur dari apa yang dianggap Iran sebagai hak mutlaknya untuk mengolah uranium.
Tetapi, ia mengatakan Teheran tidak lagi menuntut agar negara-negara kuat Barat mengakui hak tersebut sebagai prasyarat untuk pembicaraan nuklir lebih jauh.
Senator Amerika Bob Corker mengeluarkan pernyataan itu Selasa (19/11), tidak lama setelah pertemuan di Gedung Putih bersama para tokoh Senat. Dalam pertemuan itu, Presiden Barack Obama meminta agar setiap sanksi baru ditangguhkan sementara pembicaraan nuklir akan dilanjutkan Rabu di Jenewa.
Corker tidak memberi keterangan lebih jauh mengenai pertemuan itu, dan tidak mengatakan berapa lama penangguhan diminta oleh Presiden. Tetapi ia mengatakan tidak ada amandemen sanksi baru pada rancangan undang-undang pertahanan kongres akan dipertimbangkan sebelum akhir bulan ini.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Mohammed Javad Zarif hari Selasa mengulangi lagi peringatannya bahwa Republik Islam itu tidak akan mundur dari apa yang dianggap Iran sebagai hak mutlaknya untuk mengolah uranium.
Tetapi, ia mengatakan Teheran tidak lagi menuntut agar negara-negara kuat Barat mengakui hak tersebut sebagai prasyarat untuk pembicaraan nuklir lebih jauh.
