Sebuah komisi Majelis Umum PBB telah menyetujui sebuah resolusi yang mengungkapkan keprihatinan sangat serius terhadap Korea Utara atas apa yang disebutnya pelanggaran HAM yang sistematis, meluas dan serius di negara komunis yang mengasingkan diri itu.
Komisi Tiga Majelis Umum, yang menangani isu-isu HAM dan menyetujui resolusi itu dengan marjin besar mendesak Korea Utara untuk segera mengakhiri pelanggaran HAM, termasuk penyiksaan, kerja paksa, kamp penjara dan eksekusi di depan publik.
Wakil Duta Besar Korea Utara untuk PBB, Pak Tok Hun, menyebut resolusi itu dokumen ilegal yang melanggar kedaulatan Pyongyang.
Sementara itu, Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi kepada dua lagi perusahaan Korea Utara karena membantu pemerintah Korea Utara mengelola dana taktis dan perdagangan terlarang lain.
Departemen Keuangan Amerika mengatakan Korea Daesong Bank dan Korea Daesong General Trading Corporation adalah komponen-komponen utama dalam program rahasia untuk menghasilkan uang bagi para pemimpin Korea Utara.
Sanksi itu ditujukan untuk menekan Korea Utara agar meninggalkan program nuklirnya.
