KPK tetap akan memproses hukum calon kepala daerah yang terbukti melakukan korupsi, meski pemerintah mengimbau agar KPK menunda proses hukum. KPK justru mengimbau pemerintah untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk mengganti kepala daerah yang menjadi tersangka.