Para pemimpin Irak telah mencapai kesepakatan sementara untuk membentuk pemerintah persatuan, yang mengakhiri kemacetan politik selama delapan bulan terakhir ini. Kesepakatan ini juga mengembalikan Perdana Menteri Nouri al-Maliki ke tampuk kekuasaan untuk satu lagi masa jabatan selama empat tahun ke depan.
Para pejabat tinggi Irak mengatakan pada Rabu malam bahwa setelah pembicaraan selama beberapa hari, koalisi Iraqiya yang didukung Sunni, penantang utama Maliki, telah setuju menerima jabatan ketua parlemen dan menyerahkan jabatan perdana menteri tersebutuntuk Maliki. Menurut persetujuan ini, pemimpin Kurdi Jalal Talabani akan tetap memegang jabatan presiden, yang memperkuat peranan kelompok Kurdi di Irak.
Para politisi dari kelompok-kelompok yang didukung Sunni, Kurdi dan Syiah mengatakan koalisi Iraqiya yang beranggotakan berbagai golongan agama, yang dipimpin oleh mantan perdana menteri Ayad Allawi, juga ditawarkan pimpinan komisi yang baru diciptakan yang mengawasi keamanan nasional. Parlemen Irak diperkirakan akan mengadakan rapat pada hari Kamis untuk meratifikasi kesepakatan tersebut.
Gedung Putih menyambut baik perkembangan dari Irak. Penasihat keamanan nasional Wakil Presiden Amerika Joe Biden, Anthony Blinken, menyebut persetujuan itu sebagai satu langkah maju bagi Irak.
