Hampir 13 tahun dan dana $300 juta setelah pembentukannya, pengadilan yang didukung PBB atas kekejaman Khmer Merah hanya memiliki waktu kurang dari satu tahun untuk menjalankan mandatnya dan prospek yang tidak jelas untuk membawa tertuduh ke pengadilan itu.
Sejak disumpah pada Juli 2006, perpaduan pengadilan Kamboja dan pengadilan internasional itu telah berhasil menghukum kepala pusat penyiksaan Kamerad Duch 'pada 2010 dan menjatuhkan vonis terhadap pemimpin Khmer Merah, Nuon Chea, dan Khieu Samphan pada 2018. Ketiganya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan genosida, penyiksaan, dan pembunuhan.
Dua tersangka terkenal lainnya Ieng Sary dan Ieng Thirith - meninggal sebelum kasus mereka tuntas. Namun, potensi dakwaan terhadap tiga tersangka lainnya, tetap dalam ketidak pastian di tengah ketidaksepakatan antara jaksa Kamboja dan jaksa internasional dan keinginan pemerintah Hun Sen yang tidak menginginkan hukuman lebih lanjut. Perdana menteri itu dan banyak anggota partai yang berkuasa dulunya adalah kader Khmer Merah tingkat menengah sebelum mereka berbalik menentang rezim itu.
Kebuntuan itu menjadi keprihatinan mendalam bagi beberapa ahli hukum, yang khawatir pertimbangan politik akan mengalahkan tuntutan keadilan atas nama para korban yang masih hidup dari rezim Pol Pot tahun 1975-79 yang bertanggung jawab atas sekitar 1,7 juta kematian.
"Ada ketidakpastian tentang apakah kasus-kasus terhadap tiga terdakwa yang tersisa akhirnya akan selesai sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan aturan pengadilan," kata kelompok advokasi Open Society Justice Initiative dalam sebuah analisa pada Januari. (my/al)
