Pihak berwenang Kamboja, Rabu (13/6/2018), mengecam pengumuman AS yang mencantumkan seorang perwira militer senior Kamboja dalam daftar hitam pelanggar HAM serius. Akibat keputusan AS, perwira itu tidak bisa mengakses aset-asetnya di AS karena diblokir, kantor berita Associated Press melaporkan.
Departemen Keuangan AS, Selasa (12/6/2018), mengumumkan pengenaan sejumlah sanksi terhadap Jenderal Bun Hieng, komandan unit pengawal PM Kamboja, yang menurutnya telah terlibat dalam serangkaian pelanggaran HAM serius dalam 21 tahun terakhir.
Sebuah pernyataan Kementerian Pertahanan Kamboja yang dikeluarkan Rabu menyesalkan dan mengecam tindakan AS yang dianggapnya tidak adil dan tidak didukung bukti. Pernyataan itu menyebutkan, “tindakan AS itu keputusan bodoh yang tidak dapat diterima Kamboja.”
Langkah AS ini diambil sebelum berlangsungnya pemilihan umum. Dalam pemilu itu, satu-satunya partai oposisi utama yang kredibel tidak bisa berpartisipasi setelah dibubarkan pengadilan Kamboja.
Banyak pengecam menganggap, keputusan pengadilan itu merupakan tindakan bermotif politik yang ditujukan untuk menjamin terus berkuasanya PM Hun Sen. Langkah-langkah lain untuk membungkam oposisi yang dilakukan pemerintah Kamboja adalah membungkam kebanyakan media independen.
Bun Hieng, seorang jenderal bintang empat, juga memegang jabatan wakil komandan angkatan bersenjata nasional. Unit pengawal yang dipimpinnya adalah pasukan elit beranggotakan ribuan tentara yang setia kepada Hun Sen, yang telah berkuasa selama tiga dekade. [ab/uh]
