Kanselir Olaf Scholz berunding dengan 16 gubernur negara bagian Jerman, Rabu (16/2), untuk memetakan jalan keluar dari pembatasan virus corona ketika data resmi pemerintah menunjukkan bahwa jumlah infeksi baru mulai menurun.
Jerman mengalami lonjakan jumlah kasus lebih lambat daripada di beberapa negara Eropa lainnya. Lonjakan itu dipicu varian omicron, yang sangat mudah menular tetapi umumnya menyebabkan penyakit yang lebih ringan daripada varian-varian sebelumnya.
Para pejabat menyatakan, penurunan jumlah infeksi ini terjadi karena berbagai kebijakan terkait pandemi yang diberlakukan, termasuk pembatasan pertemuan pribadi, penutupan kelab malam dan persyaratan bukti vaksinasi atau surat bebas COVID-19 saat memasuki restoran dan bar.
Negara-negara tetangga Jerman, seperti Denmark, telah lebih dulu mencabut pembatasan. Menyusul langkah negara-negara tetangganya itu, muncul seruan yang berkembang agar Jerman mengikutinya. Beberapa negara bagian di Jerman sejauh ini bahkan telah mencabut aturan yang melarang orang tanpa bukti vaksinasi atau surat bebas COVID-19 mengunjungi toko-toko yang dianggap tidak esensial.
Pada pertemuan Rabu (16/2), Scholz dan para gubernur diperkirakan akan mempertimbangkan proposal untuk mencabut sebagian besar pembatasan pada 20 Maret.
Pusat pengendalian penyakit nasional Jerman telah melaporkan beberapa hari penurunan kecil dalam tingkat infeksi negara itu, meskipun masih jauh di atas tingkat praomicron.
''Kami melewati puncak gelombang omicron, persis seperti yang saya prediksi sebulan lalu,'' kata Menteri Kesehatan Karl Lauterbach kepada harian Bild, Selasa. Karena itu, katanya, melonggarkan sedikit pembatasan sangat mungkin dilakukan.
Sementara Jerman berupaya semakin melonggarkan pembatasan, prospek mandat vaksin untuk orang dewasa tampaknya menyusut. Scholz mendukung mandat semacam itu tepat sebelum ia menjadi kanselir pada bulan Desember, tetapi koalisi tiga partainya terpecah dalam masalah ini dan Scholz akhirnya menyerahkannya kepada parlemen untuk memutuskannya.
Saat ini, tidak jelas kapan anggota parlemen akan melakukan voting mengenai mandat itu dan apakah mandat itu akan disetujui.
Saat ini, undang-undang yang sudah disetujui, yang mengharuskan pekerja sektor kesehatan untuk menunjukkan bukti vaksinasi atau surat bebas COVID-19 selambatnya pertengahan Maret, masih sulit diberlakukan. Padahal, pengadilan tertinggi Jerman pekan lalu menolak untuk memblokir sementara pelaksanaannya. [ab/uh]
