Irlandia akan mengadakan referendum tahun ini untuk menghapus kejahatan berdasarkan penghujatan yang masih tertera dalam undang-undang dasarnya.
Charlie Flanagan, menteri kehakiman dan persamaan hak mengumumkan hari Selasa (12/6) bahwa referendum itu kemungkinan akan diadakan bulan Oktober, bersamaan dengan pemilihan presiden.
UUD Irlandia mengatakan “penerbitan atau pengucapan kata-kata yang menghujat, menghasut atau cabul adalah suatu kejahatan yang harus dihukum sesuai undang-undang.”
Langkah itu adalah bagian dari rencana pemerintah untuk merombak UUD negara yang dianggap paling konservatif di Eropa itu. Bulan lalu, sebuah referendum lain mencabut larangan aborsi yang juga tertulis dalam UUD.
“Ini adalah langkah penting untuk memperbaiki reputasi Irlandia,” kata Flanagan dalam sebuah pernyataan hari Selasa.
“Dengan menghilangkan pasal-pasal penghujatan, kita mengirim pesan kepada dunia bahwa peraturan tentang penghujatan tidak mencerminkan nilai-nilai Irlandia dan kami percaya bahwa peraturan seperti itu seharusnya tidak ada,” kata Flanagan lagi.
Para anggota DPR yang progresif juga sedang mengincar pasal dalam UUD yang mengatakan bahwa “tempat seorang perempuan adalah di rumah.”
Harian Irish Times melaporkan bahwa anggota DPR juga berencana mengadakan referendum untuk mengubah kata-kata dalam UUD yang memprioritaskan tempat yang tepat bagi perempuan “adalah di rumah” dan bukannya di tempat kerja. [ii]
