Pada 12 Juli, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Rusia berperang dengan pemerintah Ukraina, bukan rakyat Ukraina.
Komentar Peskov merujuk pada dekrit baru yang dikeluarkan bosnya, Presiden Vladimir Putin, yang dirilis pada 11 Juli, untuk menyederhanakan prosedur rakyat Ukraina mendapatkan kewarganegaraan Rusia.
Sebelum bulan Februari, hanya warga Ukraina di kawasan Donbas yang diduduki Rusia yang bisa mengajukan permohonan kewarganegaraan Rusia. Tapi Rusia secara perlahan telah memperluas wilayah yang bisa mengikuti program itu saat pasukannya yang menginvasi terus maju. Pada bulan Mei, Moskow menambahkan wilayah Kherson dan Zaporizhzhia milik Ukraina sebagai bagian dari wilayahnya.
“Operasi militer khusus ini bukan melawan rakyat Ukraina. Operasi ini melawan rezim, sementara sangat banyak rakyat Ukraina yang sebenarnya ingin menjadi warga negara Federasi Rusia,” kata Peskov.
Ini salah. Pada kenyataannya, Rusia membunuh ribuan warga sipil Ukraina dan memaksa jutaan orang mengungsi. Jajak pendapat menunjukkan rakyat Ukraina semakin banyak yang menentang Rusia.
‘Rezim’ di Kyiv
Tujuan utama propaganda Rusia adalah mengadu domba rakyat Ukraina dengan pemerintahnya, bahkan jauh sebelum Moskow memasuki wilayah Ukraina pada 2014. Disinformasi ini semakin meningkat setelah Rusia meluncurkan invasi militer penuh ke Ukraina pada 24 Februari. Kremlin terus-menerus menggambarkan pemerintah Ukraina sebagai “rezim illegal.”
Padahal, baik parlemen Ukraina maupun Presiden Volodomyr Zelenskyy terpilih lewat pemilu yang bebas dan demokratis. Negara Ukraina adalah pemerintah yang sah, dan Rusia bukan melawan “rezim” tapi pemimpin politik dan militer yang mendapat dukungan rakyat yang luas.
Pengamat independen dan pemimpin negara-negara Barat mengakui pemilu presiden Ukraina pada April 2019 sebagai pemilu sah yang dilakukan sesuai dengan standar demokrasi. Uni Eropa memuji “keterikatan kuat dengan demokrasi dan supremasi hukum yang telah ditunjukkan oleh rakyat Ukraina selama proses pemilihan.”
Ketika itu, bahkan pejabat Rusia mengakui pemilu itu sah. “Moskow menghormati pilihan rakyat Ukraina, apalagi pilihan ini sangat jelas,” kata Peskov pada 22 April 2019.
Ukraina melaksanakan pemilihan parlemen, atau Verkhovna Rada, pada Juli 2019. Pengamat independen, negara-negara barat dan Moskow mengakui lagi pemilihan itu sah.
“Kami berharap kepercayaan dari rakyat Ukraina, untuk parlemen baru, akan digunakan dengan bijak oleh parlemen demi tujuan damai dan demi seluruh rakyat Ukraina,” menurut Kementerian Luar Negeri Rusia pada 22 Juli 2019.
Kementerian Rusia juga mengamati bahwa “pasukan nasionalis tidak menerima dukungan luas dari rakyat Ukraina” dalam pemilihan itu. Pendapat itu sangat kontras dengan pernyataan baru-baru ini oleh pemerintah Rusia bahwa tujuan perang mereka adalah untuk “membebaskan negara itu dari Nazi” yang telah “merebutnya.”
Tingkat kepercayaan publik terhadap Zelenskyy mencapai rekor tertinggi setelah invasi Rusia, lebih dari 90% rakyat Rusia yang disurvei oleh Ratings Sociological Group pada akhir Februari menyatakan dukungan kepada Zelenskyy.
Jajak pendapat lain oleh Ratings Sociological Group, yang diadakan antara 30 Maret-2 April untuk Center for Insight in Survey Research (CISR) milik International Republican Institute (IRI) di Ukraina, menemukan bahwa 94 persen rakyat Ukraina sangat puas dengan kinerja Zelenskyy. (IRI adalah kelompok pro-demokrasi nonpartisan di Washington, D.C.)
Survei yang dilakukan oleh Kyiv International Institute of Sociology pada 2-11 Mei menemukan 85% rakyat Ukraina percaya pada Zelenskyy, dan 97% percaya pada angkatan bersenjata Ukraina.
‘Kami tidak memerangi rakyat Ukraina’
Pada 7 Juli Putin mengatakan, “Kami dengar berkali-kali bahwa Barat ingin melawan kami sampai orang Ukraina habis. Ini tragedi bagi rakyat Ukraina, tapi sepertinya semuanya mengarah ke sana.”
Amerika Serikat dan NATO memberikan bantuan militer yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada Ukraina untuk melawan Rusia. Di Ukraina, pernyataan Putin dianggap sebagai ancaman untuk menaklukan negara itu dengan cara apa pun.
Pada jajak pendapat untuk IRI pada bulan Maret-April, 92 persen mengatakan opini mereka tentang Rusia “jauh memburuk atau agak memburuk” sejak invasi pada bulan Februari lalu.
Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM (OHCHR) melaporkan 11.544 korban sipil, 5.024 tewas dan 6.520 terluka, di Ukraina sejak 24 Februari hingga 11 Juli. Jumlah sesungguhnya kemungkinan lebih besar, karena data PBB hanya mencakup data korban yang berhasil diverifikasi.
Lebih dari 9 juta rakyat Ukraina telah meninggalkan tempat tinggal mereka, dua pertiganya pergi ke negara lain. Militer Rusia telah menembaki koridor dan pusat evakuasi Ukraina yang merupakan bagian dari upaya kemanusiaan internasional untuk membantu pengungsi Ukraina.
Serangan Rusia di Kramatorsk dan Mariupol menewaskan puluhan rakyat Ukraina yang melarikan diri, termasuk anak-anak.
Pada bulan Juli, pemerintah Ukraina memperkirakan 1,6 juta warga sipil Ukraina, termasuk lebih dari 260.000 anak-anak, terpaksa mengungsi dari Ukraina ke Rusia.
“Beberapa anak-anak ini dilaporkan diculik oleh pemerintah Rusia dari panti di Ukraina dan dikirim ke Rusia untuk diadopsi oleh keluarga Rusia,” kata Courtney Austrian, wakil kepala Misi AS untuk Organisasi Keamanan dan Kerjasama di Eropa.
Rakyat Ukraina di wilayah yang diduduki tidak berbondong-bondong untuk mendapat kewarganegaraan Rusia. Ketika Moskow meluncurkan kampanye untuk membagikan paspor Rusia di kota Kherson yang sementara diduduki Rusia, pada 11 Juni, hanya 23 orang yang mau menerima tawaran itu, menurut kantor berita milik pemerintah RIA Novosti.
Otoritas pendudukan Rusia mengklaim lebih dari 10.000 orang mengajukan permohonan. Pada 16 Juni, otoritas pendudukan di Kherson dan Zaporizhzhia mengumumkan semua anak yang lahir setelah 24 Februari akan otomatis menjadi warga negara Federasi Rusia.
Yury Sobolevsky, wakil kepala Dewan Regional Kherson, menyebut langkah itu “kriminal dan batal secara hukum.”