Proposal mengenai reformasi kepolisian AS dari partai Demokrat dan Republik mengalami kemajuan, dengan DPR dan Senat berencana mengadakan pemungutan suara pekan depan.
Komite Kehakiman DPR, Rabu (17/6) menyetujui rencana dari fraksi Demokrat yang menjadi mayoritas. Legislasi yang akan dibawa ke majelis paripurna DPR itu akan melarang penggunaan chokehold atau teknik melumpuhkan dengan mencekik atau menghambat saluran napas, membatasi kekebalan bagi polisi, yang akan mempermudah orang-orang untuk menuntut polisi atas tindakan yang dirasa merugikan mereka, serta untuk mengakhiri no-knock warrant atau surat perintah yang mengizinkan penegak hukum memasuki properti seseorang tanpa pemberitahuan sebelumnya dalam kasus-kasus narkoba yang melibatkan petugas federal.
Pemimpin Fraksi Republik di Senat Mitch McConnell, Rabu (17/6) mengatakan fraksi mayoritas di majelis itu berencana melangkah ke pemungutan suara prosedural.
Legislasi ini akan mewajibkan pemerintah negara bagian dan pemda setempat untuk melapor ke Departemen Kehakiman AS mengenai penggunaan no-knock warrant dalam operasi polisi untuk menangkap tersangka penjahat. Legislasi itu kini juga akan membatasi kelayakan mendapatkan dana federal jika lembaga kepolisian tidak memiliki kebijakan yang melarang penggunaan chokehold “kecuali jika kekuatan mematikan diperbolehkan.”
Kedua partai mendukung pembentukan suatu komisi yang bertujuan untuk mempelajari sebagian akar penyebab kejahatan yang terjadi di tengah komunitas minoritas. [uh/ab]
