No media source currently available
Meski mendapat penolakan dari sejumlah pihak, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tetap mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa (6/12).
