Dewan Perwakilan Rakyat AS pada hari Kamis (8/12) mengesahkan RUU anggaran pertahanan yang mencakup hingga $10 miliar bantuan hibah militer untuk Taiwan dan berusaha untuk mempercepat penjualan senjata ke pulau itu. Pengesahan itu menimbulkan teguran dari Beijing.
Rancangan Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (National Defense Authorization Act/NDAA) untuk tahun 2023 itu akan mengesahkan bantuan hibah untuk Taiwan hingga $2 miliar per tahun dari tahun 2023 hingga 2027. RUU itu masih membutuhkan pengesahan Senat dan tanda tangan Presiden Joe Biden untuk menjadi undang-undang.
RUU itu juga memberikan wewenang kepada Biden untuk menghibahkan kepada Taiwan barang-barang pertahanan dari stok AS, atau bantuan lain seperti pelatihan militer senilai hingga $1 miliar per tahun.
Legislasi itu mengharuskan menteri luar negeri dan menteri pertahanan untuk “memprioritaskan dan mempercepat pemrosesan permintaan dari Taiwan di bawah program Penjualan Militer Luar Negeri.”
NDAA “akan secara dramatis meningkatkan kemitraan pertahanan Amerika Serikat dengan Taiwan,” kata Senator Bob Menendez, ketua Komite Hubungan Luar Negeri, dalam sebuah pernyataan menjelang pengesahan RUU tersebut.
Beijing “dengan tegas menentang AS menggunakan Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional untuk meloloskan konten negatif yang terkait dengan China,” kata juru bicara kementerian luar negeri China Mao Ning kepada wartawan setelah RUU itu disahkan.
Beijing mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya – untuk dipersatukan kembali kelak dengan paksa, jika perlu – dan menjadi lebih agresif terhadap pulau itu di bawah Presiden Xi Jinping. [lt/uh]
Forum