Dewan Keamanan PBB dijadwalkan akan melangsungkan pemungutan suara, Senin (5/12), mengenai sebuah resolusi yang menuntut gencatan senjata tujuh hari di kota Aleppo, Suriah utara, dan akses tanpa halangan bagi pengiriman bantuan kemanusiaan.
Aleppo adalah kota terbesar di Suriah sebelum perang pecah sekitar hampir enam tahun lalu. Kota itu kini menjadi sasaran serangan militer Suriah yang didukung Rusia, yang ditujukan untuk mengambil alih kawasan-kawasan permukiman di bagian timur yang dikontrol pemberontak.
Resolusi yang dirancang oleh Mesir, Spanyol, dan Selandia Baru itu juga menyebutkan, dewan tersebut akan mempertimbangkan perpanjangan tujuh hari gencatan senjata itu. Resolusi itu melarang serangan dengan senjata apapun, termasuk serangan udara dan mortir yang selama ini digunakan untuk menghancurkan banyak kawasan baik di wilayah yang dikuasai pemberontak maupun di wilayah yang dikontrol pemerintah di Aleppo.
Seperti kesepakatan-kesepakatan gencatan senjata sebelumnya di Suriah, gencatan kali ini tidak berlaku bagi serangan terhadap kelompok-kelompok militan, seperti ISIS. Gencatan-gencatan senjata sebelumnya telah berhasil mengirimkan bantuan yang sangat dibutuhkan warga sipil, namun tidak berhasil menghentikan perang yang lebih besar yang telah menewaskan lebih dari 400 ribu orang.
Resolusi baru itu juga menuntut implementasi proses politik yang ditetapkan pada resolusi bulan Desember 2015. Proses itu mencakup penyusunan konsitutusi baru dan pelaksanaan pemilu baru bagi Suriah. Namun, resolusi itu tidak memastikan peran apa yang akan dimainkan President Bashar al-Assad. [ab/as]
