Dewan HAM PBB pada hari Kamis (6/10) menolak mosi yang dipimpin negara-negara Barat untuk menggelar debat mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Xinjiang, China, setelah laporan PBB menemukan adanya kemungkinan tindak kejahatan terhadap kemanusiaan di sana.
Kekalahan atas mosi tersebut, dengan hasil 19 suara menentang, 17 mendukung dan 11 absen, baru kedua kalinya terjadi dalam sejarah Dewan HAM PBB selama 16 tahun berdiri. Kekalahan itu dinilai para pengamat sebagai kemunduran, baik dalam aspek akuntabilitas maupun otoritas moral negara-negara Barat terkait masalah HAM. AS, Kanada dan Inggris termasuk ke dalam negara-negara yang mengajukan mosi tersebut.
Dalam kesempatan yang langka, tepuk tangan menggema ketika hasil pemungutan suara terhadap mosi itu diumumkan di ruangan dewan yang bermarkas di Jenewa itu.
Duta besar China memberikan peringatan sebelum pemungutan suara bahwa mosi itu akan menciptakan “jalan pintas bebahaya” untuk memeriksa catatan HAM negara-negara lain.
“Sekarang China yang disasar. Besok negara berkembang lain yang akan disasar,” kata Duta Besar China Chen Xu.
Pada 31 Agustus lalu, Kantor HAM PBB merilis laporan yang telah lama tertunda, yang menemukan berbagai pelanggaran HAM serius di Xinjiang, dalam upaya untuk meningkatkan tekanan terhadap China.
“Tak ada satu negara pun, tidak peduli sekuat apapun mereka, yang patut dikecualikan dari pembahasan dewan. Itu termasuk negara saya, Amerika Serikat, dan juga Republik Rakyat China,” kata Duta Besar AS Michele Taylor di hadapan dewan beberapa menit sebelum pemungutan suara.
Beijing menyangkal dengan keras segala pelanggaran dan mengatakan pihaknya “siap untuk bertarung” apabila diambil tindakan terhadapnya. [rd/lt]
Forum