Para pengunjuk rasa terus menuntut Presiden Sri Lanka dan keluarganya yang berkuasa agar mengundurkan diri karena krisis ekonomi negara di Asia Selatan itu.
Konstitusi Sri Lanka akan diubah untuk membatasi kekuasaan presiden dan memberdayakan parlemen menurut perdana menteri negara tersebut.
Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa kepada parlemen mengatakan transfer kekuasaan akan menjadi salah satu langkah cepat yang digunakan untuk menjaga kestabilan politik dan membantu pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) terkait rencana pemulihan ekonomi.
Presiden Gotabaya Rajapaksa, yang merupakan saudara laki-laki perdana menteri, lebih banyak memusatkan perhatian untuk memperebutkan kursi kepresidenan agar terpilih pada 2019.
Sri Lanka berada di ambang kebangkrutan, dengan hampir $7 miliar dari keseluruhan $25 miliar utang luar negerinya jatuh tempo pada tahun ini. Kekurangan devisa yang parah mengakibatkan negara itu kekurangan dana untuk membeli barang-barang impor.
Selama berbulan-bulan, rakyat telah menghadapi kekurangan kebutuhan pokok seperti makanan, gas untuk memasak, BBM, dan obat-obatan, termasuk berjam-jam antre untuk membeli persediaan yang sangat terbatas ketersediaannya. [mg/ka]
