TAIPEI, TAIWAN —
China dan Taiwan mengesampingkan pertikaian politik selama lima tahun terakhir demi mencapai serangkaian perjanjian perdagangan, investasi serta perbaikan hubungan secara keseluruhan.
Presiden China telah mengusulkan perundingan politik dengan Taiwan, tapi di Taiwan pemerintah yang secara politik makin lemah mungkin tidak mampu mewujudkannya.
China mengakui kedaulatan Taiwan yang memerintah sendiri selama enam dekade lebih, dan bulan ini Presiden China Xi Jinping mengatakan kepada Taiwan bahwa kedua pihak akhirnya harus membahas perbedaan lama politik mereka. Xi mengeluarkan komentar itu kepada utusan Taiwan dalam konferensi APEC di Indonesia.
Leonard Chu seorang profesor komunikasi China dari National Chengchi University di Taipei mengatakan tekanan China sudah diperkirakan demikian pula penolakan dari Taiwan.
"Sejak Deng Xioping masih hidup, ia ingin Taiwan kembali dan hanya soal waktu untuk duduk dan berunding dan tidak bisa hanya mengenai isu-isu ekonomi. Cepat atau lambat kita harus mendiskusikan isu politik. Sudah pasti Xi ingin menekan ke arah itu dan Taiwan ingin menundanya," kata Chu.
China dan Taiwan diperintah secara terpisah sejak perang saudara China tahun 1940’an, ketika Partai Komunis mengalahkan Partai Nasionalis. Partai Nasionalis atau Kuomintang memindahkan pemerintah mereka ke Taiwan, 160 kilometer dari daratan Cina. China menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak mengesampingkan penggunaan militer untuk menyatukan kedua bagian negara itu.
Tapi ancaman militer yang paling akhir keluar tahun 2005 namun tiga tahun kemudian kedua pihak mengesampingkan perbedaan-perbedaan politik untuk menandatangani perjanjian ekonomi, perdagangan dan investasi yang telah mengangkat perekonomian Taiwan. Tahun lalu, 2,6 juta wisatawan China mengunjungi Taiwan atau 35 persen dari wisatawan internasional.
Perjanjian terbaru akan membuka 64 sektor layanan di Taiwan dan 80 di China tapi China mengeluh karena peraturan di Taiwan masih macet mengenai rinciannya.
Banyak yang menganggap niat baik China dalam perjanjian ekonomi sebagai serangan halus yang dirancang untuk membuat publik Taiwan akhirnya menerima penyatuan politik.
Komentar Presiden China Xi Jinping bulan ini mengenai penyelesaian perbedaan-perbedaan politik mereka tampaknya mendukung hal itu. China ingin perundingan itu termasuk sebuah perjanjian damai. Pengakuan Taiwan bahwa kedua pihak milik satu negara dan kontrol China lebih besar terhadap kebijakan luar negeri Taiwan.
Presiden China telah mengusulkan perundingan politik dengan Taiwan, tapi di Taiwan pemerintah yang secara politik makin lemah mungkin tidak mampu mewujudkannya.
China mengakui kedaulatan Taiwan yang memerintah sendiri selama enam dekade lebih, dan bulan ini Presiden China Xi Jinping mengatakan kepada Taiwan bahwa kedua pihak akhirnya harus membahas perbedaan lama politik mereka. Xi mengeluarkan komentar itu kepada utusan Taiwan dalam konferensi APEC di Indonesia.
Leonard Chu seorang profesor komunikasi China dari National Chengchi University di Taipei mengatakan tekanan China sudah diperkirakan demikian pula penolakan dari Taiwan.
"Sejak Deng Xioping masih hidup, ia ingin Taiwan kembali dan hanya soal waktu untuk duduk dan berunding dan tidak bisa hanya mengenai isu-isu ekonomi. Cepat atau lambat kita harus mendiskusikan isu politik. Sudah pasti Xi ingin menekan ke arah itu dan Taiwan ingin menundanya," kata Chu.
China dan Taiwan diperintah secara terpisah sejak perang saudara China tahun 1940’an, ketika Partai Komunis mengalahkan Partai Nasionalis. Partai Nasionalis atau Kuomintang memindahkan pemerintah mereka ke Taiwan, 160 kilometer dari daratan Cina. China menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak mengesampingkan penggunaan militer untuk menyatukan kedua bagian negara itu.
Tapi ancaman militer yang paling akhir keluar tahun 2005 namun tiga tahun kemudian kedua pihak mengesampingkan perbedaan-perbedaan politik untuk menandatangani perjanjian ekonomi, perdagangan dan investasi yang telah mengangkat perekonomian Taiwan. Tahun lalu, 2,6 juta wisatawan China mengunjungi Taiwan atau 35 persen dari wisatawan internasional.
Perjanjian terbaru akan membuka 64 sektor layanan di Taiwan dan 80 di China tapi China mengeluh karena peraturan di Taiwan masih macet mengenai rinciannya.
Banyak yang menganggap niat baik China dalam perjanjian ekonomi sebagai serangan halus yang dirancang untuk membuat publik Taiwan akhirnya menerima penyatuan politik.
Komentar Presiden China Xi Jinping bulan ini mengenai penyelesaian perbedaan-perbedaan politik mereka tampaknya mendukung hal itu. China ingin perundingan itu termasuk sebuah perjanjian damai. Pengakuan Taiwan bahwa kedua pihak milik satu negara dan kontrol China lebih besar terhadap kebijakan luar negeri Taiwan.
