China berjanji akan membalas keputusan AS yang mencabut restriksi yang ditetapkannya sendiri terkait kontak para pejabat diplomatik AS dan mitra-mitra Taiwan mereka, sementara menjaga hubungan tidak resmi antara kedua demokrasi itu.
Menteri Luar Negeri Mike Pompeo menyebut pulau yang berpemerintahan sendiri itu sebagai “demokrasi yang dinamis dan mitra AS yang dapat diandalkan” dalam pernyataannya Sabtu (9/1) saat mengumumkan pelonggaran restriksi itu.
“Pemerintah AS menjaga hubungan dengan mitra tidak resmi di seluruh dunia, dan tanpa terkecuali, Taiwan,” kata Pompeo saat menyatakan bahwa semua “pedoman kontak” yang sebelumnya dikeluarkan Departemen Luar Negeri yang melibatkan Taiwan “dianulir dan dibatalkan”.
Pengumuman itu keluar setelah Undang-Undang Jaminan Taiwan, yang mengharuskan Departemen Luar Negeri meninjau kembali pembatasan hubungan Amerika dengan Taiwan, disahkan pada bulan Desember 2020.
Taiwan dan China telah diperintah secara terpisah sejak berakhirnya perang saudara di China pada tahun 1949, ketika pasukan Nasionalis pimpinan Chiang Kai-shek yang diusir dari daratan oleh pasukan Komunis pimpinan Mao Zedong, menetap di pulau itu. China masih mengklaim kedaulatan Taiwan dan tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk menyatukan kedua belah pihak.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian mengatakan kepada wartawan di Beijing, Senin (11/1) bahwa China tidak akan memperbolehkan adanya campur tangan dalam upaya penyatuan kembali dengan Taiwan, dan bahwa setiap tindakan apa pun ke arah tersebut akan mendapat balasan, walau ia tidak menyebutkannya secara spesifik. [lj/uh]
