Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken hari Minggu (10/7) mengutuk penindasan yang dilakukan junta militer Myanmar, sembari mendesak China dan blok negara-negara Asia Tenggara untuk menekan penguasa militer negeri Gajah Putih itu untuk memulihkan demokrasi dan mematuhi kesepakatan damai yang disepakati tahun lalu.
“Saya kira ini merupakan kewajiban China dan demi kepentingan China... melihat Birma kembali ke jalurnya sebelum diusik oleh kudeta,” ujar Blinken yang menggunakan nama Birma, nama lama Myanmar.
Dalam konferensi pers di Bangkok itu Blinken mengatakan meskipun ada kesepakatan damai “konsensus lima poin” tahun lalu yang dikembangkan ASEAN, “belum ada gerakan positif mengenai hal itu.”
Sembilan negara ASEAN dan kepala junta militer Myanmar Min Aung Hlaing pada April 2021 lalu menandatangani kesepakatan yang mencakup penghentian segera kekerasan dan melanjutkan pembicaraan di antara semua pihak. “Negara-negara ASEAN perlu meminta pertanggungjawaban rejim itu... juga terus menuntut penghentian aksi kekerasan dan pembebasan tahanan,” tegasnya.
Sebaliknya, lanjut Blinken, “Saya kira tidak ada gerakan positif, malah terus terjadi penindasan terhadap rakyat Birma, dan kami terus melihat terjadinya hal ini (aksi kekerasan.red) terhadap seluruh oposisi di penjara atau yang berada di pengasingan.”
Ditambahkannya, “Kami masih melihat situasi kemanusiaan yang mengerikan, yang diperburuk oleh fakta bahwa rezim itu tidak memberikan apa yang diperlukan rakyat.”
Blinken menegaskan bahwa “semua negara harus terus bicara dengan jelas tentang apa yang dilakukan rejim militer itu, serta penindasan dan kebrutalannya. Kita memiliki kewajiban pada rakyat Birma untuk meminta pertanggungjawaban rejim itu.”
Dalam lawatannya ke Asia, Blinken bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Thailand dan Menteri Luar Negeri Don Pramudwinai. Mereka menandatangani komunike tentang negara-negara aliansi dan kemitraan strategis, juga sebuah nota kesepahaman tentang mempromosikan ketahanan rantai pasokan antara Thailand dan Amerika. [em/jm]
Forum