Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, Sabtu (6/4) menandatangani undang-undang penangguhan plafon utang pemerintah yang meloloskan AS dari ancaman kebangkrutan akibat gagal bayar yang pertama kali dalam sejarah.
Dilansir oleh Reuters, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Senat AS pekan ini mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) penangguhan utang setelah Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy mencapai kesepakatan menyusul serangkaian negosiasi yang menegangkan.
Departemen Keuangan telah memperingatkan pemerintah tidak bisa membayar semua tagihan pada Senin, 5 Juni, jika Kongres gagal bertindak pada saat itu.
Biden menandatangani RUU itu di Gedung Putih, sehari setelah dia memuji kesepakatan itu sebagai kemenangan bipartisan. Biden mengucap pujian itu dalam pidato yang untuk pertama kalinya selama menjabat sebagai presiden, disampaikannya dari ruang kerjanya, Oval Office.
“Terima kasih Ketua DPR McCarthy, Pemimpin Jeffries, Pemimpin Schumer, dan Pemimpin McConnell, atas kemitraan mereka,” kata Gedung Putih dalam pernyataan mengenai penandatanganan undang-undang itu, sambil menyebut para pemimpin faksi Demokrat dan Republik di DPR dan Senat.
“Sangat penting untuk mencapai kesepakatan dan ini berita sangat baik bagi rakyat Amerika,” kata Biden pada Jumat (2/6). “Setiap orang tidak bisa mendapat semua yang mereka mau. Namun, rakyat AS dapat apa yang mereka butuhkan.”
RUU penangguhan plafon utang disetujui di DPR, yang dikuasai Partai Republik, dengan perbandingan perolehan suara 314-117. Senat, yang dikuasai oleh Partai Demokrat, meloloskan RUU itu dengan perbandingan suara 63-36.
Lembaga pemeringkat utang, Fitch Ratings, mempertahankan peringkat “AAA” dengan pengawasan negatif (negative watch) untuk utang AS meski ada kesepakatan yang memungkinan Pemerintah AS memenuhi kewajibannya.
Pengawasan negatif artinya ada situasi yang bisa mengakibatkan Fitch sewaktu-sewaktu menurunkan peringkat utang AS. [ft/ah]
Forum