Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, pada Selasa (16/11), mengumumkan pelarangan bagi anggota pemerintahan Nikaragua untuk memasuki wilayah AS sebagai bentuk respons Washington terhadap kecurangan pemilihan presiden di negara tersebut yang mendukung pemenangan Presiden Nikaragua Daniel Ortega.
Larangan perjalanan yang ditetapkan oleh Biden itu berlaku bagi semua "pejabat terpilih" Nikaragua, termasuk Ortega dan istrinya, Wakil Presiden Rosario Murillo, juga anggota pasukan keamanan, hakim, walikota, dan pihak lainnya yang dianggap merusak demokrasi di negara Amerika Tengah itu.
"Tindakan kasar dan represif pemerintahan Ortega dan para pendukungnya memaksa Amerika Serikat untuk bertindak," kata Biden dalam dekret tersebut.
Perintah Biden itu datang hanya sehari setelah Amerika Serikat, Inggris dan Kanada memberlakukan sanksi yang menarget sejumlah pejabat Nikaragua dalam sebuah pernyataan bersama terhadap pemilihan presiden yang berlangsung pada 7 November lalu, di mana banyak negara menilai bahwa telah terjadi pemalsuan dalam pemilihan tersebut.
Tindakan itu diambil ketika Ortega terpilih kembali untuk masa jabatannya yang keempat berturut-turut setelah memenjarakan beberapa saingan politik sekaligus menindak media-media yang bersikap kritis terhadapnya.
Ortega mencemooh para pengkritik AS dengan sebutan "imperialis Yankee" dan menuduh mereka berusaha merusak proses pemilihan Nikaragua. Kuba, Venezuela dan Rusia menawarkan dukungan kepada Ortega. [mg/em]
