Babak pertama pembicaraan perdamaian yang melibatkan pemerintah Suriah dan oposisi akan diselesaikan Jumat (31/1), dan hampir tidak ada kemajuan mengenai masalah-masalah utama.
Persetujuan untuk bertemu lagi – kemungkinan satu minggu lagi – diperkirakan akan menjadi satu-satunya hasil perundingan hari ketujuh dan terakhir di Jenewa itu.
Mediator PBB Lakhdar Brahimi mengatakan ia berharap akan pembicaraan yang lebih mendalam pada pembicaraan yang sudah lama ditunggu-tunggu itu, dan mengemukakan ini “baru permulaan dari proses tersebut.”
Brahimi mengumumkan negosiasi putaran berikutnya mungkin akan dimulai 10 Februari, menunggu persetujuan dari pemerintah Suriah. Namun Menteri Luar Negeri Suriah Walid al-Moallem mengatakan delegasi pemerintah tidak akan segera berkomitmen untuk kembali berunding lebih jauh tanpa masukan dari Presiden Bashar al-Assad.
"Pertama-tama dia akan membaca laporan kami tentang apa yang terjadi pekan ini dan kemudian akan berdiskusi dengan kami, dan pemerintah, lalu mengambil keputusan," kata Moallem.
Para pihak yang bertikai sepakat untuk menggunakan komunike 2012 sebagai dasar bagi peta jalan menuju perdamaian. Namun pemerintah menolak permintaan oposisi untuk dibentuknya badan baru Suriah tanpa keterlibatan Presiden al-Assad.
Kedua pihak bahkan bertengkar mengenai topik apa yang dibicarakan pada pembicaraan yang sudah lama ditunggu-tunggu itu. Pemerintah ingin memulai dengan pembicaraan terorisme. Pada Kamis, pemerintah mengajukan resolusi yang menghendaki pengakhiran pendanaan tindak teroris.
Oposisi menolaknya dengan menyebutnya sepihak, dan mengatakan tidaklah bermanfaat membicarakannnya tanpa lebih dahulu membentuk pemerintah transisi.
Dalam jawabannya, delegasi Damaskus menganggap bahwa delegasi oposisi menolak pernyataan mengutuk terorisme karena mereka sendiri teroris.
Sementara itu, AS meminta Suriah agar mempercepat upaya menyerahkan senjata kimia untuk dihancurkan. Berbicara di Jerman hari Jumat, Menteri Luar Negeri AS John Kerry mengatakan "tidak ada alasan yang sah" untuk keterlambatan dalam memberikan dan menghancurkan senjata itu.
Kerry meminta Presiden Assad dan Suriah untuk "memenuhi kewajibannya," atau Amerika Serikat akan mempertimbangkan langkah-langkah lebih lanjut, dan mengemukakan bahwa "semua opsi ada di atas meja."
Persetujuan untuk bertemu lagi – kemungkinan satu minggu lagi – diperkirakan akan menjadi satu-satunya hasil perundingan hari ketujuh dan terakhir di Jenewa itu.
Mediator PBB Lakhdar Brahimi mengatakan ia berharap akan pembicaraan yang lebih mendalam pada pembicaraan yang sudah lama ditunggu-tunggu itu, dan mengemukakan ini “baru permulaan dari proses tersebut.”
Brahimi mengumumkan negosiasi putaran berikutnya mungkin akan dimulai 10 Februari, menunggu persetujuan dari pemerintah Suriah. Namun Menteri Luar Negeri Suriah Walid al-Moallem mengatakan delegasi pemerintah tidak akan segera berkomitmen untuk kembali berunding lebih jauh tanpa masukan dari Presiden Bashar al-Assad.
"Pertama-tama dia akan membaca laporan kami tentang apa yang terjadi pekan ini dan kemudian akan berdiskusi dengan kami, dan pemerintah, lalu mengambil keputusan," kata Moallem.
Para pihak yang bertikai sepakat untuk menggunakan komunike 2012 sebagai dasar bagi peta jalan menuju perdamaian. Namun pemerintah menolak permintaan oposisi untuk dibentuknya badan baru Suriah tanpa keterlibatan Presiden al-Assad.
Kedua pihak bahkan bertengkar mengenai topik apa yang dibicarakan pada pembicaraan yang sudah lama ditunggu-tunggu itu. Pemerintah ingin memulai dengan pembicaraan terorisme. Pada Kamis, pemerintah mengajukan resolusi yang menghendaki pengakhiran pendanaan tindak teroris.
Oposisi menolaknya dengan menyebutnya sepihak, dan mengatakan tidaklah bermanfaat membicarakannnya tanpa lebih dahulu membentuk pemerintah transisi.
Dalam jawabannya, delegasi Damaskus menganggap bahwa delegasi oposisi menolak pernyataan mengutuk terorisme karena mereka sendiri teroris.
Sementara itu, AS meminta Suriah agar mempercepat upaya menyerahkan senjata kimia untuk dihancurkan. Berbicara di Jerman hari Jumat, Menteri Luar Negeri AS John Kerry mengatakan "tidak ada alasan yang sah" untuk keterlambatan dalam memberikan dan menghancurkan senjata itu.
Kerry meminta Presiden Assad dan Suriah untuk "memenuhi kewajibannya," atau Amerika Serikat akan mempertimbangkan langkah-langkah lebih lanjut, dan mengemukakan bahwa "semua opsi ada di atas meja."
