BOGOR —
Perdana Menteri Australia Kevin Rudd dalam pertemuannya dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/7) menyampaikan dukungan sepenuhnya kepada upaya Pemerintah Indonesia dalam mengatasi berbagai masalah di Papua.
Perdana Menteri Rudd memastikan, sejak dulu hingga saat ini, Australia mengaku bahwa Papua merupakan bagian kedaulatan Indonesia.
“Saya ingin menegaskan kembali secara terbuka di sini, berturut-turut Perdana Menteri Australia (sebelum saya) telah mengatakan di masa lalu, bahwa Australia mengakui, diakui di masa lalu dan akan mengakui di masa depan, keutuhan wilayah Republik Indonesia yang meliputi Papua,” ujarnya.
Rudd juga memuji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan menyebutnya sebagai sosok pemimpin yang kuat dalam mengatasi berbagai masalah di Papua, termasuk adanya program paket otonomi khusus yang diberikan untuk pembangunan di tanah Papua.
Presiden Yudhoyono menegaskan kembali bahwa Papua adalah wilayah yang sah dari Indonesia dan menekankan kedaulatan Indonesia termasuk Papua.
“Saya tahu ada propaganda, ada gerakan di banyak negara yang dilakukan oleh kaum separatis yang menamakan dirinya OPM (Organisasi Papua Merdeka). Saya jelaskan kepada bapak Perdana menteri Australia kebijakan kita yang real menyangkut papua. Sejak 2005 segera setelah saya menjadi Presiden telah kita lakukan perubahan yang fundamental yaitu dari pendekatan keamanan menjadi pendekatan kesejahteraan,” ujarnya.
Kepada Rudd, Presiden juga memastikan adanya proses hukum untuk aparat keamanan Indonesia yang terkait kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia.
“Yang sering dibesar-besarkan, kalau ada prajurit (TNI) atau polisi Indonesia terlibat dalam pelanggaran hukum ataupun hak asasi manusia mereka langsung diadili di pengadilan militer. Tahun-tahun terakhir ini justru yang banyak menjadi korban adalah militer dan polisi Indonesia, karena kita sudah mengubah yang tadinya operasi militer secara offensive menjadi hanya menjaga keamanan publik dan daerah-daerah tertentu,” ujarnya.
“Intinya, kami akan terus melanjutkan penyelesaian Papua seadil-adilnya dan sedamai mungkin. Oleh karena itu saya sampaikan tadi, untuk mendapatkan pengertian dari Australia sebagai kawan dekat dan partner yang kuat dari Indonesia.”
Hubungan Indonesia dan Australia pernah mengalami ketegangan saat 43 warga asal Papua meminta suaka politik ke Australia pada 2006. Ketegangan itu memuncak saat Pemerintah Australia memberikan visa perlindungan sementara (temporary protection visa) kepada 42 warga Papua itu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat itu sempat menarik duta besar Indonesia untuk Australia Hamzah Thayeb untuk ‘berkonsultasi’ diJakarta.
Namun, ketegangan itu berakhir saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Australia saat itu John Howard, bertemu dan sepakat untuk menormalisasi hubungan bilateral dan membangun kembali kerjasama yang lebih baik dan saling menghormati kedaulatan dan integritas wilayah.
Perdana Menteri Rudd memastikan, sejak dulu hingga saat ini, Australia mengaku bahwa Papua merupakan bagian kedaulatan Indonesia.
“Saya ingin menegaskan kembali secara terbuka di sini, berturut-turut Perdana Menteri Australia (sebelum saya) telah mengatakan di masa lalu, bahwa Australia mengakui, diakui di masa lalu dan akan mengakui di masa depan, keutuhan wilayah Republik Indonesia yang meliputi Papua,” ujarnya.
Rudd juga memuji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan menyebutnya sebagai sosok pemimpin yang kuat dalam mengatasi berbagai masalah di Papua, termasuk adanya program paket otonomi khusus yang diberikan untuk pembangunan di tanah Papua.
Presiden Yudhoyono menegaskan kembali bahwa Papua adalah wilayah yang sah dari Indonesia dan menekankan kedaulatan Indonesia termasuk Papua.
“Saya tahu ada propaganda, ada gerakan di banyak negara yang dilakukan oleh kaum separatis yang menamakan dirinya OPM (Organisasi Papua Merdeka). Saya jelaskan kepada bapak Perdana menteri Australia kebijakan kita yang real menyangkut papua. Sejak 2005 segera setelah saya menjadi Presiden telah kita lakukan perubahan yang fundamental yaitu dari pendekatan keamanan menjadi pendekatan kesejahteraan,” ujarnya.
Kepada Rudd, Presiden juga memastikan adanya proses hukum untuk aparat keamanan Indonesia yang terkait kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia.
“Yang sering dibesar-besarkan, kalau ada prajurit (TNI) atau polisi Indonesia terlibat dalam pelanggaran hukum ataupun hak asasi manusia mereka langsung diadili di pengadilan militer. Tahun-tahun terakhir ini justru yang banyak menjadi korban adalah militer dan polisi Indonesia, karena kita sudah mengubah yang tadinya operasi militer secara offensive menjadi hanya menjaga keamanan publik dan daerah-daerah tertentu,” ujarnya.
“Intinya, kami akan terus melanjutkan penyelesaian Papua seadil-adilnya dan sedamai mungkin. Oleh karena itu saya sampaikan tadi, untuk mendapatkan pengertian dari Australia sebagai kawan dekat dan partner yang kuat dari Indonesia.”
Hubungan Indonesia dan Australia pernah mengalami ketegangan saat 43 warga asal Papua meminta suaka politik ke Australia pada 2006. Ketegangan itu memuncak saat Pemerintah Australia memberikan visa perlindungan sementara (temporary protection visa) kepada 42 warga Papua itu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat itu sempat menarik duta besar Indonesia untuk Australia Hamzah Thayeb untuk ‘berkonsultasi’ diJakarta.
Namun, ketegangan itu berakhir saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Australia saat itu John Howard, bertemu dan sepakat untuk menormalisasi hubungan bilateral dan membangun kembali kerjasama yang lebih baik dan saling menghormati kedaulatan dan integritas wilayah.
