Perdana Menteri Australia Scott Morrison, Sabtu (15/12) mengatakan pemerintahnya telah memutuskan untuk mengakui secara resmi wilayah Yerusalem Barat sebagai ibukota Israel, tetapi tidak akan memindahkan kedutaan besar mereka hingga tercapai penyelesaian damai antara Israel dan Palestina.
Dalam pidatonya Morrison mengatakan Australia baru akan mengakui Yerusalem Timur sebagai ibukota Palestina jika telah tercapai solusi dua negara, dan selama hal itu belum tercapai maka Kedutaan Besar Australia tidak akan dipindahkan dari Tel Aviv ke lokasi lain.
Meskipun pemindahan kedutaan besar itu ditunda, Morrison mengatakan pemeritahnya tetap akan mendirikan kantor urusan pertahanan dan perdagangan di Yerusalem, dan sekaligus mulai mencari lokasi yang tepat bagi kedutaan besar mereka kelak.
“Pemerintah Australia telah memutuskan bahwa Australia kini mengakui Yerusalem Barat, yang menjadi lokasi Knesset dan banyak institusi pemerintah lain, sebagai ibukota Israel,” ujar Morrison.
Ia mengatakan keputusannya ini menghormati komitmen solusi dua negara dan sekaligus penghormatan sejak lama pada resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB.
Belum ada komentar dari Yerusalem.
Morrison sebelumnya menyampaikan ide bahwa Australia akan mengikuti keputusan kontroversial Amerika untuk merelokasi kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem, tetapi banyak warga Australia menilai gagasan itu sebagai aksi politik. Para pengecam menyebutnya sebagai upaya sinis untuk memenangkan suara dalam pemilu sela Oktober lalu, terutama kursi di Sydney yang memiliki populasi Yahudi tertinggi di Australia.
Gagasan Morrison itu telah memicu reaksi keras dari Indonesia, yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, dan juga Malaysia dan mengancam perjanjian perdagangan bebas yang sedianya ditandatangani akhir tahun ini tetapi kemudian ditangguhkan. [em]
