Negara-negara kuat dunia bertemu dengan para pejabat Libya untuk membahas rencana yang didukung PBB yang dimaksudkan untuk mempersatukan pemerintah Libya yang terpecah-pecah, sebelum upacara penandatanganan mengenai usulan itu, yang ditetapkan berlangsung hari Rabu.
Menteri Luar Negeri Italia Paolo Gentiloni dan Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mempimpin pembicaraan hari Minggu itu di Roma.
Warga Libya yang ambil bagian dalam pembicaraan itu mencakup para pejabat dari pemerintah yang diakui masyarakat internasional serta aliansi milisi saingannya.
“Konflik, instabilitas di Libya telah berlangsung terlalu lama,” ujar Kerry di Twitter. “Partisipasi yang luas di sini mencerminkan dukungan internasional bagi Libya yang bersatu, aman dan stabil.”
Kerry dan Gentiloni memimpin suatu pertemuan terpisah dengan wakil-wakil dari 17 negara, plus PBB, Uni Eropa, Uni Afrika dan Liga Arab.
Pemerintah-pemerintah Libya yang saling bersaing diperkirakan akan mengesahkan secara resmi rencana perdamaian yang didukung PBB di Maroko, pada hari Rabu, dalam upaya membantu negara itu pulih dari instabilitas berkepanjangan.
Mayoritas rakyat Libya telah lelah dengan konflik, ketidakmampuan pemerintah dalam memimpin dan semakin berkembangnya kehadiran kelompok ekstremis Negara Islam (ISIS), kata seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri Amerika.
Dalam brifing hari Sabtu, pejabat tersebut mengatakan faktor-faktor tersebut turut memacu faksi-faksi yang saling bersaing di Libya untuk mengesampingkan perbedaan mereka dan setuju untuk menandatangani perjanjian yang didukung PBB pada 16 Desember mendatang. [uh]
