Uni Eropa memperketat sanksi terhadap Birma karena Birma gagal membuat kemajuan dalam bidang demokrasi dan hak asasi manusia sebagaimana dituntut Uni Eropa. Para menteri luar negeri Uni Eropa dalam sidang mereka di Luxembourg hari Senin memperluas larangan perjalanan bagi para pejabat pemerintah militer Birma dan memperketat investasi Uni Eropa di Birma. Tetapi redaksi kata-kata pengawasan investasi itu disusun demikian rupa sehingga mengecualikan operasi minyak Prancis di Birma. Para pejabat Uni Eropa sudah mengancam akan memperketat sanksi sebelum KTT Uni Eropa-ASEAN di Hanoi pekan lalu karena Birma tidak menghiraukan tuntutan agar pemimpin demokrasi Aung San Suu Kyi dibebaskan dan larangan terhadap partai demokrasinya dicabut. Hari Minggu media resmi pemerintah Birma menyatakan negara-negara Barat tidak dapat menggunakan sanksi untuk memaksakan demokrasi.