Organisasi Hak Asasi Amnesti Internasional mengecam Kamboja karena tidak mengambil tindakan guna memastikan rencana sidang peradilan para pemimpin Khmer Merah berjalan sesuai dengan standar internasional. Kelompok HAM itu mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka mengetahui tentang keputusan PBB pekan lalu untuk menarik diri dari persiapan mengadakan sidang pengadilan gabungan untuk mengadili mantan pemimpin Khmer Merah. Para pejabat PBB mengatakan, obyektifitas dan sikap peradilan yang tidak memihak tidak dapat dijamin setelah pemerintah Kamboja menandaskan sidang pengadilan itu harus dijalankan menurut undang-undang Kamboja. Perdana Menteri Hunsen mengatakan, pemerintahnya tetap akan mengadili para mantan pemimpin Khmer Merah.