Kamboja mengatakan, akan tetap melangsungkan pengadilan militer terhadap para bekas pemimpin Khmer Merah tanpa bantuan PBB. Kemarin PBB mengakhiri perundingan yang telah berlangsung selama empat setengah tahun, dan mengatakan, menarik diri dari usaha menyelenggarakan mahkamah perang untuk Kamboja. Wakil PBB Hans Corell mengatakan, PBB menarik diri dari proyek itu karena keobyektifan, ketidak-memihakan, dan ketidak-terikatan mahkamah itu tidak dapat dijamin. Para pejabat PBB mengatakan, mereka menolak permintaan Kamboja agar Pnom Penh diijinkan menetapkan peraturan mengenai bantuan PBB terhadap mahkamah itu. Khmer Merah yang berkuasa di Kamboja dari tahun 1975 hingga 1979 diduga telah membantai satu setengah juta orang. Sebelumnya diberitakan, PBB menghentikan persiapan perundingan yang sedianya akan diadakan dengan pemerintah Kamboja. Kata pengacara PBB Hans Corell di new York, PBB tidak bisa menjamin bahwa mahkamah kejahatan perang itu akan berlangsung secara obyektif dan tidak memihak. Keputusan PBB itu mengakhiri perundingan selama 4,5 tahun dengan Kamboja untuk mendirikan mahkamah kejahatan perang yang dianggap memenuhi standar-standar keadilan.