<!-- IMAGE -->
Pemerintah militer baru Niger di Afrika Barat mengatakan tidak ada anggota junta yang mengambil alih kekuasaan melalui kudeta awal bulan lalu akan diijinkan bersaing dalam pilpres.
Mayor Salou Djibo hari Minggu mengulangi janji mereka sebelumnya untuk mengembalikan demokrasi di Niger. Ia mengatakan junta berkomitmen akan mengatasi isu-isu seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan untuk waktu yang tidak ditentukan sebelum menyelenggarakan pemilu.
Kantor berita Reuters melaporkan bahwa Djibo, ketika berbicara di televisi pemerintah, juga mengakui kelaparan mengancam keberadaan jutaan warga Niger dan mengatakan semua cara akan dikerahkan untuk mengatasi masalah itu.
Niger adalah negara yang sebagian besar berupa padang pasir dan sering menderita kekeringan, kekurangan pangan dan nutrisi buruk. Tahun 2005, presiden yang digulingkan, Mamadou Tandja, secara kontroversial menunda mengatasi masalah-masalah serupa atau meminta bantuan internasional.