Presiden Palestina Mahmoud Abbas menetapkan 24 Januari sebagai tanggal untuk pemilu legislatif dan presiden, sebagai usaha yang dianggap untuk menekan kelompok militan Hamas untuk menandatangani perjanjian bersatu.
Pada hari Jumat, Abbas mengeluarkan dekrit yang menyatakan pemilu itu diadakan di Tepi Barat, di Yerusalem Timur dan di Jalur Gaza, yang dikuasai Hamas. Ia memerintahkan komisi pemilu untuk mulai mempersiapkan pemilu bulan Januari itu.
Pihak berwenang Hamas mengkritik keputusan itu, dan mengatakan dekrit itu secara permanen merusak upaya rekonsiliasi.
Awal minggu ini, presiden Palestina dan ketua partai Fatah itu mengatakan ia masih terbuka untuk mengganti jadwal pemilu jika berhasil mencapai perjanjian dengan faksi Hamas.
Fatah telah menyetujui perjanjian kesatuan yang ditengahi Mesir, tetapi Hamas masih menunda respon mereka.
