Dua laporan menuduh Israel melanggar hak asasi manusia dalam ofensif militernya baru-baru ini di daerah Gaza, termasuk sebuah laporan PBB yang menyatakan pelanggaran itu bisa sama dengan kejahatan perang.
Penyelidik PBB bidang hak asasi manusia, Richard Falk mengatakan berdasarkan hukum internasional seluruh ofensif Israel itu mungkin bertentangan dengan hukum jika tidak mungkin bagi pasukan Israel membedakan antara sasaran sipil dan sasaran militer di wilayah pinggir laut yang berpenduduk padat itu.
Falk hari Senin menyerahkan laporan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa meminta dilakukan penyelidikan independen atas kemungkinan telah terjadi kejahatan perang oleh pasukan Israel maupun militan Hamas yang menguasai Gaza.
Israel telah menolak laporan itu sebagai bias dan penuh kesalahan.
Sebelumnya hari Senin sebuah organisasi hak asasi manusia Israel mengatakan militer Israel melanggar hukum internasional dalam soal keselamatan team medis dan korban yang luka-luka selama tiga pekan ofensif di Gaza.
Sementara itu, calon perdana menteri Israel, Benjamin Netanyahu sedang berusaha menarik Partai Buruh yang moderat ikut dalam pemerintah koalisi, tetapi banyak anggota Parlemen dari fraksi Demokrat menolak.
Partai Netanyahu, Likud hari Senin berembuk dengan Partai Buruh yang terpecah. Analis mengatakan pemerintah koalisi yang dicanangkan kelihatan akan lebih luas dan moderat jika Partai Buruh ikut di dalamnya.
Sebelumnya hari Senin partai ultra ortodoks SHAS setuju ikut dalam koalisi pimpinan Netanyahu yang akan didominasi partai-partai kanan yang menentang pemberian konsesi lebih jauh kepada Palestina. SHAS bersama Partai Yisrael Beiteinu yang ultra nasionalis dan Partai Likud yang berhaluan kanan akan menduduki 53 dari 120 kursi di Parlemen. Sebagai bagian dari kesepakatan Partai SHAS akan menduduki empat jabatan kabinet.
