Para pejabat di Birma mengatakan utusan khusus PBB, Ibrahim Gambari, bertemu dengan pemimpin tertinggi negara yang dikuasai militer itu, Jenderal Than Shwe, hari ini dalam usaha membantu menyelesaikan krisis politik di Birma.
Pembicaraan itu dilakukan di ibukota terpencil pemerintah itu, Naypidaw, jauh dari Rangoon, kota tempat demonstrasi besar-besaran ditumpas pekan lalu.
Gambari diperkirakan akan meminta jenderal itu dan pemerintahnya agar menghentikan penindasan terhadap demonstran, membebaskan tahanan dan bergerak ke arah reformasi demokrasi yang nyata.
Para pemimpin Birma mengatakan bahwa 10 orang tewas dalam penindakan pekan lalu dan menuduh “kaum oportunis politik” sebagai penyebab pemberontakan di negara itu. Kelompok-kelompok hak azasi mencemaskan bahwa jumlah yang tewas mungkin lebih banyak.
Dalam pidato Senin kemarin di hadapan Majelis Umum PBB, menteri luar negeri Birma mengatakan tindakan militer itu diperlukan untuk memulihkan tertib hukum.
Sementara itu, Dewan HAM PBB mengutuk pemerintah militer Birma atas apa yang disebutnya “penindasan dengan kekerasan ” terhadap demonstrasi damai pihak oposisi.
Ke-47 negara anggota Dewan yang bermarkas di Jenewa hari Selasa mengesahkan resolusi melalui konsensus yang mencela “pemukulan, pembunuhan dan penahanan semena-mena” yang dilancarkan oleh pasukan kemanan Birma.
Sebelumnya, pejabat tertinggi HAM PBB , Louis Arbour mengimbau Birma supaya memberi “keterangan lengkap” mengenai jumlah demonstran yang tewas dan luka-luka dalam peumpasan pekan lalu.
