Kabinet Israel telah menolak pemerintah persatuan baru Palestina yang berbentuk perbagian kekuasaan antara yang militan dan yang moderat. Perdana menteri Israel Ehud Olmert mengemukakan kepada kabinetnya hari Minggu bahwa program kerja pemerintah Palestina itu menjadi masalah sebab menyebut Palestina tetap akan melancarkan perlawanan dan teror dan tidak mau mengakui Israel. Olmert menutup kemungkinan dilakukan perundingan damai namun ia akan tetap melakukan kontak-kontak dengan presiden Palestina yang berhaluan moderat Mahmoud Abbas yang berasal dari gerakan Fatah.
Sebelumnya hari Minggu, seorang pejabat Amerika mengatakan Amerika mungkin mau bekerjasama dengan beberapa pejabat pemerintahan baru Palestina itu tetapi tetap melarang kontak-kontak dengan anggota Hamas termasuk Perdana Menteri Ismail Haniyeh. Amerika menganggap Hamas organisasi teroris.
Pemerintah baru Palestina melangsungkan sidang kabinet pertama hari Minggu di kota Gaza. Sejumlah menteri baru terpaksa mengambilbagian dalam sidang itu lewat hubungan video karena larangan bepergian yang diberlakukan Israel di Tepi Barat. Koalisi faksi Fatah Presiden Mahmud Abbas yang moderat dan kelompok militan Hamas disetujui dalam pemungutan suara mosi percaya oleh parlemen hari Sabtu.
Partai-partai yang berseteru itu membentuk pemerintahan persatuan Rabu lalu dengan harapan dapat mengakhiri embargo Barat yang melumpuhkan terhadap Otoritas Palestina, dan menghentikan bentrokan antar faksi berbulan-bulan yang telah menewaskan 130 orang. Tetapi dalam pidato yang saling bertentangan hari Sabtu, Abbas mengatakan Palestina menolak kekerasan, dan siap merundingkan perdamaian, sementara Perdana Menteri Ismail Haniyeh dari Hamas menegaskan hak untuk melawan pendudukan Israel.
