Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan pemerintah telah memutuskan untuk membentuk suatu task force khusus yang akan menangani percepatan investasi di IKN. Nantinya gugus tugas tersebut akan dikepalai oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
“Dibentuk juga satu tim task force khusus yang diketuai oleh Pak Menko Marinves, Pak Luhut yang akan mengkoordinir semua lembaga terkait, sehingga proses dari percepatan investasi di IKN dapat berjalan dengan baik dan lebih efisien,” ungkap Bambang.
Hal tersebut, bukanlah tanpa alasan. Pasalnya, realisasi investasi dari calon investor di IKN terbilang cukup lambat. Sampai detik ini, kata Bambang, baru ada 209 letter of intent (LOI) yang masuk. Dari jumlah tersebut baru sekitar 36 investor yang menandatangani non disclosure agreement, yang artinya masih belum ada investor yang benar-benar berminat untuk berinvestasi, apalagi membangun di IKN pada tahun ini dan tahun 2024.
“Jadi sudah meningkat pada tahap selanjutnya di mana pembicaraan akan lebih detail, karena data-data dan sebagainya dipertukarkan, dan setelah itu mereka biasanya akan melihat ke lapangan. Kemudian setelah itu mereka membuat studi kelayakan dan tentu setelah itu ada rencana bisnis yang akan di ambil. Ini memang memerlukan waktu, tetapi tadi kami saya dan Pak Dhoni diminta untuk lebih mempercepat proses ini agar benar-benar terealisir apa-apa yang diinginkan oleh investor di lapangan sesuai dengan koridor dari peraturan perundangan yang berlaku,” jelasnya.
Selain itu, kata Bambang, pemerintah juga sudah memutuskan untuk membuat satu pintu atau “one stop shop” di mana dalam satu pintu tersebut ada berbagai kementerian/lembaga terkait yang akan berhubungan dengan investasi. Dengan demikian, investor diharapkan bisa mendapatkan kemudahan dalam proses pengajuan investasi di calon ibu kota baru negara ini.
Hal lain yang tidak kalah penting adalah terkait masalah pertanahan. Pemerintah juga telah membentuk suatu task force khusus untuk menangani hal tersebut.
“Kita ketahui di bidang pertanahan ini kita ingin agar segala sesuatunya clean and clear. Jadi yang akan ditawarkan kepada investor ini adalah tanah-tanah yang sudah matang dan kita ketahui harganya, sehingga mereka bisa langsung menghitung berdasarkan kondisi topografi, geografi, akses dan sebagainya sehingga nanti dalam rencana bisnis hal ini akan lebih tajam lagi. Sehingga nanti pada waktu para pelaku investasi akan berdialog dan berdiskusi dengan kami, mencari harga yang paling Baik, dan itu tentu akan dilandasi oleh data-data dan informasi yang terkini yang up to date," kata Bambang.
Selain itu, Bambang mengklaim bahwa sudah ada proyek infrastruktur untuk membangun fasilitas pendukung di kawasan inti pusat pemerintahan yang akan dipegang oleh swasta, seperti pembangunan rumah sakit bertaraf internasional dan juga fasilitas pendidikan.
“Ini nanti akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kami semua untuk membuat satu ekosistem. Jadi yang akan kami coba wujudkan tahun 2024 sebagai tahap pertama dari pembangunan IKN adalah mewujudkan satu ekosistem yang utuh sehingga nantinya di samping adanya berbagai fasilitas infrastruktur publik, dari dana APBN ini akan dirajut dan dilengkapi dari berbagai macam fasilitas untuk ekonomi, sosial dan lifestyle. Miisalnya akan ada satu department store, atau mall yang akan menjadi bagian dari ekosistem yang akan kita bentuk di tahap pertama di tahun 2024, di kawasan inti pusat pemerintahan,” katanya.
Stabilitas Politik
Pakar Tata Kota Nirwono Yoga mengatakan, dibentuknya sebuah task force khusus yang dikepalai oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan untuk percepatan investasi ini menandakan calon investor tersebut masih menunggu kepastian kelanjutan mega proyek ini setelah adanya Presiden baru di tahun 2024.
Menurutnya, disadari atau tidak sebenarnya pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo harusnya mengetahui kegundahan para calon investor terkait kestabilan politik yang tentunya berdampak pada kelanjutan proyek pembangunan IKN tersebut.
“Setelah Pak Jokowi ini siapa yang berani menjamin meskipun itu Pak Ganjar atau Pak Prabowo. Apalagi kalau itu misalnya Pak Anies yang mengusung koalisi perubahan. Itu kan buat investor pasti akan berpikir ulang. Buat investor itu suatu alarm, itu justru mempertegas tidak ada jaminan kestabilan program yang akan berlanjut di eranya Pak Jokowi sekarang. Pikiran praktis dari investor ini yang disangkal, tidak mau diterima kenyataan itu, dan saya rasa teman-teman di Badan otorita bahkan di pemerintah pusat menyadari hal itu, cuma tidak mau disampaikan secara terbuka,” katanya.
Ia pun menyayangkan dibentuknya task force percepatan investasi tersebut. Ia menilai justru hal tersebut akan membuat calon investor IKN menjadi kebingungan terhadap adanya dualisme kepengurusan investasi di IKN.
“Sekarang yang ditanyakan kalau pun itu Pak Luhut dijadikan Ketua Satgas, siapa yang berani menjamin bahwa Pak Luhut akan berhasil dalam tanda petik memaksa investor yang sudah LOI dan menandatangani komitmen untuk segera membangun di 2023? Pak Luhut tidak punya wewenang untuk memaksa apalagi memberikan sanksi tegas. Jadi ini yang menurut saya menjadi catatan bagi investor dengan adanya satgas, memberikan tanda tanya, berarti ada dualisme kepengurusan,” tegasnya.
Maka dari itu, menurut Nirwono, pemerintah harus berkomitmen penuh dengan membangun sebuah “Kota Butik” betaraf internasional yang kelak akan ditunjukkan kepada para calon investor, yang anggarannya hanya akan bersumber dari APBN.
Kota Butik yang dimaksud adalah kompleks pemerintahan dengan berbagai fasilitas infrastruktur pendukung lainnya seperti rumah sakit, pusat perbelanjaan, namun masih dengan skala kecil.
“Jadi saya membayangkan Kota IKN adalah Kota Butik yang kecil, fasilitasnya lengkap tetapi ukurannya semuanya kecil. Dan kalau mereka pintar mendesain-nya, cukup dalam satu kawasan saja, sehingga bisa berjalan kaki dari lokasi satu ke lokasi lainnya,” pungkasnya. [gi/lt]
Forum