Perusahaan-perusahaan dari sedikitnya 13 negara telah membantu Myanmar membangun kapasitasnya untuk memproduksi senjata yang digunakan untuk melakukan kekejaman setelah pengambilalihan militer tahun 2021, kata laporan sebuah tim pakar internasional independen.
Laporan yang dirilis Senin oleh Dewan Penasihat Khusus untuk Myanmar itu merinci bagaimana negara tersebut meningkatkan produksi senjata sejak militer merebut kekuasaan pada 1 Februari 2021 sehingga memicu gerakan oposisi massa publik.
Pengambilalihan kekuasaan oleh militer dari para pemimpin sipil terpilih membalikkan hampir satu dekade kemajuan menuju demokrasi setelah 50 tahun kekuasaan militer. Setelah pasukan keamanan menggunakan kekuatan mematikan terhadap para demonstran yang menggelar protes secara damai, para penentang kekuasaan militer mengangkat senjata. Beberapa pakar PBB menggolongkan situasi tersebut sebagai perang saudara.
Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik telah mendokumentasikan lebih dari 2.700 kematian warga sipil dalam kekerasan tersebut, termasuk 277 anak, sementara lebih dari 13.000 orang telah ditahan. Jumlah sebenarnya diyakini jauh lebih tinggi.
Laporan itu menyebutkan, perusahaan-perusahaan di AS, Eropa, Asia, dan Timur Tengah mendukung rantai pasokan militer Myanmar, dan mendesak mereka untuk memastikan tidak memfasilitasi pelanggaran HAM.
Pertumbuhan industri senjata dalam negeri Myanmar terjadi sementara beberapa negara telah memberlakukan embargo senjata atau sanksi terhadap individu dan perusahaan yang terlibat dalam perdagangan atau pembuatan senjata.
Pada bulan Oktober, Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap Aung Moe Myint, seorang pengusaha yang dekat dengan militer yang katanya memfasilitasi kesepakatan senjata atas namanya. Saudaranya, Hlaing Moe Myint, dan perusahaan dagang yang mereka dirikan, Dynasty International Company Ltd., juga menjadi sasaran. Salah satu direkturnya, Myo Thitsar, juga dikenai sanksi.
Pada bulan November, AS memberlakukan sanksi terhadap para pemasok pesawat untuk militer dengan menyebut serangan udara mematikan terhadap warga sipil sebagai alasannya.
Myanmar tidak memiliki produsen senjata swasta, jadi perusahaan semacam itu dijalankan oleh Kementerian Pertahanan dan Direktorat Industri Pertahanan, kata laporan itu.
Pabrik-pabrik lokal masih dapat memanfaatkan teknologi berlisensi dan rantai pasokan luar negeri, dukungan teknis dan dukungan lainnya, terkadang dengan mengirimkan peralatan ke Singapura dan Taiwan untuk perbaikan dan pemeliharaan, katanya.
Dalam sebuah pernyataan, salah satu pakar di dewan itu, Chris Sidoti, mendesak agar pemerintah-pemerintah asing untuk menyelidiki dan bila dibenarkan memulai tindakan terhadap perusahaan yang memungkinkan militer Myanmar membuat senjata yang digunakan dalam “serangan membabi buta terhadap warga sipil”. [ab/lt]
Forum