Menteri Keuangan Sri Mulyani, Selasa (2/11), mengatakan pemerintah optimis dapat menghentikan penggunaan pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara secara bertahap pada 2040 jika dunia internasional memberi dukungan keuangan.
Indonesia tercatat sebagai negara terpadat keempat, penghasil gas rumah kaca terbesar kedelapan, sekaligus pengekspor batu bara terbesar di dunia. Komoditas batu bara masih menyumbang sekitar 65 persen dari bauran energi nasional.
Sri Mulyani Indrawati mengatakan kepada Reuters selama kunjungannya ke Glasgow, Skotlandia bahwa Indonesia pada Rabu (3/11) akan mengumumkan rencana terperinci terkait rencana pemerintah untuk beralih ke energi yang lebih bersih. Peralihan tersebut masih menyisakan masalah penghapusan penggunaan batu bara yang masih menjadi isu utama.
Sebelumnya, pemerintah berencana untuk menghentikan penggunaan batu pada 2056. Hal itu merupakan bagian dari rencana untuk mencapai emisi nol karbon bersih pada 2060 atau lebih awal.
“Kalau kita mau maju sampai 2040, maka kita perlu dana untuk pensiunkan batu bara lebih awal dan untuk membangun kapasitas baru energi terbarukan,” kata Sri Mulyani.
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pekan lalu mengatakan kepada parlemen Inggris bahwa Presiden Joko Widodo telah mengatakan Indonesia akan memajukan targetnya untuk menghapus batu bara pada 2040.
Sri Mulyani mengatakan kepada Reuters bahwa pencapaian target tersebut tergantung pada bantuan keuangan dari lembaga multilateral, sektor swasta dan negara-negara maju.
"Jika ini semua seharusnya dibiayai dari uang pembayar pajak, itu tidak akan berhasil. Dunia bertanya kepada kami, jadi sekarang pertanyaannya adalah apa yang bisa dilakukan dunia untuk membantu Indonesia."
Dia mengatakan rencana yang akan diumumkan pada Rabu (3/11) akan mengalihkan target iklim Indonesia di luar "retorika" ke dalam rincian teknis dan bahwa Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB)dan lembaga keuangan lainnya "sangat bersemangat" dengan ide-ide mereka.
Pemerintah telah mengatakan perlu menginvestasikan $150 miliar hingga $200 miliar per tahun dalam program rendah karbon selama sembilan tahun ke depan. Langkah itu dilakukan untuk memenuhi target pemerintah, yaitu mencapai emisi nol karbon bersih pada 2060 atau lebih awal. [ah/rs]
