Sekjen PBB Antonio Guterres hari Rabu (6/10) mengatakan kepada pemerintah Ethiopia untuk menunjukkan dokumen atau bukti apapun yang dimiliki negara itu untuk mendukung tuduhan-tuduhan terkait pengusiran tujuh pejabat senior kemanusiaan dari negara itu.
Dalam perbincangan terbuka yang tidak biasa dan jarang terjadi, Antonio Guterres berbicara di Dewan Keamanan PBB setelah duta besar Ethiopia melontarkan tuduhan terhadap para staf yang diusir, termasuk di antaranya bahwa mereka menggelembungkan jumlah orang yang memerlukan bantuan hingga 1 juta dan melaporkan kematian yang tidak pernah terjadi.
“Jika ada dokumen tertulis apapun, yang diberikan pemerintah Ethiopia kepada institusi PBB manapun, mengenai anggota PBB yang diusir, saya ingin menerima salinan dokumen itu, karena saya tidak mengetahui apapun mengenai mereka. Dan ini akan sangat bermanfaat bagi saya untuk mendeteksi, jika dokumen itu diberikan kepada PBB dan tidak diberikan sepengetahuan saya, maka saya harus menyelidiki apa yang terjadi di organisasi saya,” kata Guterres.
Pada 30 September, Ethiopia mengumumkan bahwa ketujuh staf itu memiliki waktu 72 jam untuk meninggalkan negara tersebut, menuduh mereka mencampuri urusan dalam negerinya, dan mengalihkan peralatan bantuan dan telekomunikasi untuk Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF).
Pemerintah telah berjuang memerangi TPLF di bagian utara negara itu selama hampir satu tahun.
Situasi kemanusiaan di Tigray dan daerah-daerah tetangganya, Amhara dan Afar, memburuk. Guterres, Rabu (6/10) mengatakan bahwa hingga 7 juta orang di tiga wilayah yang terimbas konflik itu memerlukan bantuan makanan dan dukungan lainnya. Ia memperingatkan bahwa berbagai hambatan telah “melumpuhkan” operasi bantuan kemanusiaan. [uh/ab]
