Jagat twitter sempat dihebohkan ketika "Coldplay" mengajak Presiden Jokowi untuk turun tangan mengatasi perubahan iklim. Kelompok band ternama asal Inggris itu ingin Jokowi bergabung dan berkoalisi dengan Ban Ki-Moon Centre, sebuah organisasi quasi-internasional berbasis di Vienna, Austria yang berfokus pada permasalahan global.
"@jokowi maukah Anda bergabung dengan @bankimooncentre dan koalisi pendukung iklim Indonesia di #GlobalCitizenLive untuk membuat komitmen terhadap planet ini? Ke mana Anda memimpin, orang lain akan mengikuti," tulis "Coldplay" di akun resmi Twitternya, Sabtu (18/9).
"Coldplay" tidak hanya mengajak Jokowi saja. Ajakan serupa juga ditujukan kepada pemimpin negara dan kepala pemerintahan negara lain seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron. Namun sampai saat ini, Jokowi sendiri belum membalas tweet dari "Coldplay" tersebut.
Juru Bicara Presiden RI Fadjroel Rachman mengatakan Presiden belum memberikan sikap resmi terkait ajakan "Coldplay" tersebut. Lewat balasan dari akun twitternya, ia mengucapkan terimakasih atas ajakan tersebut dan memastikan bahwa Jokowi memiliki komitmen untuk mengatasi krisis iklim ini.
"Terima kasih banyak "Coldplay" atas undangannya. Pak Presiden Jokowi menargetkan Net Zero Emission pada tahun 2060 dan mendukung Global Methane Pledge sebagai Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia," cuitnya melalui akun Twitter @Fadjroel, Minggu (19/9).
Kebijakan Jokowi
Lalu bagaimana komitmen Jokowi dalam memperbaiki kerusakan lingkungan dan memerangi dampak perubahan iklim? Manajer Kajian Kebijakan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia Boy Sembiring mengatakan berbagai solusi yang ditawarkan oleh pemerintah guna mengatasi permasalahan ini keliru dan palsu.
Ia mencontohkan, bagaimana pemerintah menerbitkan Undang-Undang (UU) Perubahan Minerba yang justru memudahkan perizinan pendirian perusahan pertambangan batu bara dan memperpanjang izin pengoperasiannya. Ia juga melihat produksi batu bara dalam tiga tahun terakhir terus meningkat seiring dengan naiknya harga komoditas tersebut dengan kembali menghidupkan tambang-tambang yang sempat berhenti beroperasi. Padahal, sektor tambang merupakan salah satu penyumbang isu perubahan iklim terbesar di dunia.
Lanjutnya, lewat UU Cipta Kerja khusus di sektor kehutanan misalnya, malah melegalkan aktivitas tambang atau perkebunan yang sebelumnya tidak ada izin di kawasan hutan. Setidaknya 3,4 juta hektare kawasan hutan Indonesia akan berkurang dengan adanya UU Cipta Kerja hanya untuk melayani kepentingan investasi perkebunan kelapa sawit. Selain itu, berbagai kebakaran hutan yang kerap terjadi merupakan tindakan illegal yang menurutnya difasilitasi oleh negara.
“Kalau dia bilang ini ulah manusia? Engga ini ulah negara dan perusahaan. Ini namanya era kapital, karena kalau kita lihat siapa sih yang bersumbangsih besar terhadap deforestasi? Pelepasan emisi yang begitu besar? Itu kan sesuatu yang difasilitasi oleh negara, yang diperoleh korporasi. Itu kan aktivitas legal semua, itu kapital, bukan manusia sesungguhnya yang melakukan kegiatan itu,” ungkapnya kepada VOA.
Jika pemerintah mempunyai semangat untuk memerangi dampak pemanasan global dan memperbaiki kerusakan lingkungan maka berbagai kebijakan dan peraturan tersebut harus segera dirubah, tambahnya.
Menurutnya, langkah "Coldplay" dengan mengajak Jokowi untuk ikut menyelamatkan bumi sudah cukup tepat. Meskipun, belum tentu akan ditanggapi secara serius, namun tekanan dari luar akan cenderung lebih didengarkan dibandingkan suara atau tekanan yang berasal dari Indonesia sendiri.
“Kita berharap ketika ada tekanan dari "Coldplay" pemerintah itu memang tidak akan berubah dengan sendirinya. Paling tidak semakin banyak orang yang sadar , semakin banyak orang yang cari tahu, semakin sadar dan ikut dalam menekan pemerintah untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan sebelumnya yang tidak pro pada aspek kemanusiaan dan lingkungan hidup. ("Coldplay") ini kan cuma pemantik,” tuturnya.
Tidak Memberi Ruang Energi Baru dan Terbarukan (EBT) Berkembang
Senada dengan Boy, peneliti Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Adila Isfandiari melihat kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Jokowi belum berkomitmen penuh untuk menyelamatkan bumi. Terkait krisis Iklim, Indonesia dalam National Determine Contribution (NDC) katanya, hanya akan mengurangi emisi gas kaca sebesar 29 persen di tahun 2030.
Hal itu dinilai tidak selaras dengan Perjanjian Paris (Paris Agreement) yang bertujuan ingin menjaga kenaikan temperatur global di bawah 2 derajat Celcius dan mendorong upaya untuk membatasi kenaikan suhu lebih jauh ke 1,5 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri.
“Di situ banyak sekali yang bilang ini tidak cukup untuk membatasi kenaikan temperature global di 1,5 derajat. Bahkan climate action tracker pun membuat analisisnya jika semua negara itu mengikuti target yang sama dengan Indonesia dalam NDC nya, itu akan membawa kenaikan temperature kita hingga empat derajat celcius. Jadi berkali-kali lipat bahkan 1,5 derajat saja sudah banyak sekali kerusakannya,” ungkap Dila kepada VOA.
Lebih jauh, Dila menilai, komitmen pemerintah untuk mendorong lebih banyak lagi penggunaan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) tidak cukup kuat. Jika dilihat dari Rancangan Undang-Undang (RUU) EBT pemerintah memasukkan berbagai macam energi yang disebut energi baru dalam tanda kutip yang tetap menggunakan batu bara dengan teknologi baru seperti salah satunya batu bara yang dicairkan dan masuknya energi nuklir.
“Kita juga bingung kenapa RUU EBT kok kesannya dimasukkan tuh energi-energi baru yang harusnya memberi ruang sebesar-besarnya bagi energi terbarukan karena kita punya banyak sekali potensi di surya, dan angin. Tapi ya banyak penumpang-penumpang gelap,” katanya.
EBT, katanya juga tidak diberikan ruang untuk berkembang di Indonesia, karena pemerintah masih saja terus membangun PLTU Batu Bara yang mayoritas dibangun di Pulau Jawa. Padahal, di Jawa sendiri pasokan listriknya sudah kelebihan 45 persen.
“Tahun 2020 ada statement dari ESDM, itu di Jawa over supply-nya (pasokan listrik) mencapai 45 persen. Di kondisi over supply, kita masih mau membangun yang baru dan mayoritas di Jawa. Ketika kaya gitu, gimana energi terbarukannya mendapatkan space untuk bersaing, karena PLTU Batu Bara? Itu sekali kita bangun umur operasinya sekitar 30-40 tahun dan ketika akan dipensiunkan tidak bisa karena itu merupakan kerugian, ya makanya jangan dibangun harusnya,” jelasnya.
Sebagai seorang Kepala Negara, ujarnya, Jokowi semestinya harus menunjukkan berkomitmen yang lebih ambisius lagi dalam memerangi krisis perubahan iklim ini, apalagi Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang emisi terbesar.
"Coldplay", me-mention Pak Jokowi, seharusnya harus disambut oleh pemerintah kita, karena ini adalah salah satu spotlight yang bagus untuk Indonesia. Tapi jangan dilupakan, ketika kita menghadiri dan ikutan jangan sampai itu hanya di atas kertas saja komitmennya, tapi memang harus diimplementasikan. Masa Indonesia masih mau tergantung pada energi fosil dan ketika negara lain mau zero emision 2050, kita masih 2060 dan itu pun belum ada kepastian dari pemerintah karena di long term strategy katanya hanya menginformasikan, bukan merupakan komitmen,” pungkasnya. [gi/em]
