Tautan-tautan Akses

Kalah di Pemilu Legislatif, Kelompok Islamis di Maroko Mundur


Saad-Eddine El Othmani, Perdana Menteri sekaligus ketua Partai Pembangunan dan Keadilan Islam (PJD) Maroko, menyapa para pendukungnya dalam sebuah kampanye di Sidi Slimane, sekitar 120 kilometer dari ibu kota Rabat, pada 27 Agustus 2021. (Foto: AFP/Fadel Senna)

Kelompok Islamis yang memerintah di Maroko hari Kamis (9/9) mengumumkan pengunduran diri mereka secara kolektif setelah mengungkapkan keterkejutannya atas kekalahan pahit dalam pemilu legislatif.

“Komite Eksekutif mengambil tanggung jawab penuh atas pemerintahan pada periode ini. Seluruh anggota, termasuk sekretaris jendral, memutuskan untuk menyampaikan pengunduran diri mereka secara kolektif,” ujar Slimane Armani, Wakil Pertama Sekjen Partai Pembangunan dan Keadilan Islam PJD.

Ditambahkannya, partai menganggap hasil pemilu legislatif itu “tidak dapat dipahami dan tidak logis.”

Menurut hasil pemilu legislatif yang diumumkan hari Kamis, PJD kalah dari Partai National Rally of Independents (RNI), sebuah partai yang dikelola seorang miliarder yang dinilai memiliki kedekatan dengan kerajaan.

Ketika hampir semua surat suara telah dihitung, Kementerian Dalam Negeri mengatakan RNI memenangkan 97 dari 395 kursi di majelis rendah parlemen.

PJD, yang telah memimpin Maroko sejak tahun 2011, hanya memenangkan 12 kursi, turun dari 125 kursi yang diperoleh dalam pemilu tahun 2016.

PJD mengatakan ada kecurangan dalam pemungutan suara dan penggunaan uang yang berlebihan untuk membeli kandidat dan media.

Lebih Lanjut, pihak dari partai PJD mengemukakan bahwa para kandidatnya telah ditekan, terutama mereka yang berada di pedesaan, agar tidak mencalonkan diri.

Saad-Eddine El Othmani, Perdana Menteri sekaligus ketua Partai Pembangunan dan Keadilan Islam (PJD) Maroko berbicara di markas partai tersebut ditemani oleh Menteri Kehakiman Mustapha Ramid (kiri) anggota partai Mohamed Yatim (kanan) di Rabat pada 21 Maret 2017.
Saad-Eddine El Othmani, Perdana Menteri sekaligus ketua Partai Pembangunan dan Keadilan Islam (PJD) Maroko berbicara di markas partai tersebut ditemani oleh Menteri Kehakiman Mustapha Ramid (kiri) anggota partai Mohamed Yatim (kanan) di Rabat pada 21 Maret 2017.

Maroko melarang dilangsungkannya survei menjelang pemilu, sehingga hasil pemilu sulit diprediksi.

Berdasarkan konstitusi negara itu, raja menunjuk perdana menteri dari partai yang memenangkan kursi terbanyak; yang kemudian akan membentuk pemerintahan.

Secara keseluruhan peran anggota parlemen dibatasi kekuasaan Raja Mohammed VI yang mengawasi pengambilan keputusan strategis di Maroko, yang merupakan sekutu penting Barat dalam upaya memerangi ekstremisme dan membentuk migrasi dari Afrika ke Eropa. [em/lt]

Lihat komentar

Recommended

XS
SM
MD
LG