Peran diplomat perempuan dalam diplomasi perlindungan warga Indonesia di luar negeri ini menjadi tema diskusi virtual digelar oleh Kementerian Luar Negeri pada Rabu (25/8). Direktur Jenderal Protokoler dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Andy Rachmianto menjelaskan 80 persen dari 3,1 juta warga Indonesia yang tinggal di luar negeri adalah pekerja migran. Dari jumlah pekerja migran tersebut, 60 persennya atau sekitar dua juta adalah perempuan.
Andy mengaku bangga karena banyak diplomat perempuan terlibat dalam isu perlindungan warga Indonesia di luar negeri.
"Saat ini catatan kita ada sekitar 743 diplomat perempuan di Kementerian Luar Negeri," kata Andy.
Dari angka teresebut, 305 orang di antaranya tengah bertugas di perwakilan Indonesia di luar negeri. Menurut Andy, sebagian dari mereka memegang peran penting sebagai pelaksana fungsi konsuler, sebagai pelaku yang bertanggung jawab langsung pada pelayanan dan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri.
Neni Kurniati, Kepala Subdirektorat Wilayah II Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, menekankan salah satu tantangan terbesar yang saat ini dihadapi oleh pemerintah dalam soal perlindungan warga Indonesia di luar negeri adalah pendataan. Ini dikarenakan masih banyak warga Indonesia bepergian, bekerja, atau menetap di luar negeri kurang sadar mengenai pentingnya lapor diri ke kantor perwakilan diplomatik Indonesia di negara bersangkutan.
Neni menjelaskan lapor diri di kedutaan besar atau konsulat jenderal sangat penting ketika terjadi keadaan darurat akibat bencana alam atau konflik. Data lapor diri ini menjadi salah satu cara memberikan pertolongan secara cepat.
Neni menambahkan Kementerian Luar Negeri dalam beberapa tahun terakhir telah meluncurkan aplikasi pendataan warga Indonesia sedang berada di luar negeri sehingga mempermudah mereka melapor diri ke kantor perwakilan diplomatik secara online, seperti Safe Travel dan portal Peduli WNI (warga negara Indonesia).
Meskipun banyak diplomat perempuan yang kini bertugas, tetapi tantangan gender yang dihadapi juga tidak sedikit. Esther Rajaguguk, Koordinator Fungsi Konsuler Konsulat jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Kota Penang, Malaysia, mengisahkan bagaimana instansi pemerintah di negara tersebut misalnya - yang didominasi oleh laki-laki- seringkali kaget ketika melihat diplomat perempuan yang menangani kasus-kasus yang melibatkan WNI.
"Memang ada tantangan juga di mana kita mau menjalin kerja sama tetapi sulit karena perbedaan gender. Misalnya pejabat pemerintah (Malaysia) berkumpul di mana yang menyebabkan kami (diplomat perempuan) mungkin sering sulit untuk sama-sama juga bisa berkumpul," ujar Esther.
Pada kesempatan tersebut, Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengakui peran diplomat perempuan sangat signifikan, terutama dalam konteks perlindungan warga Indonesia di luar negeri. Sebab mayoritas pekerja migran Indonesia adalah kaum hawa.
"Sehingga kehadiran diplomat perempuan menjadikan penanganan itu lebih punya kepemilikan dalam melakukan penanganan kasus. Saya saja laki-laki, saya akan kesulitan melakukan wawancara kepada teman-teman pekerja migran yang mengalami misalnya pelecehan seksual, pemerkosaan. Tapi dia mungkin akan terbuka kalau yang melakukan ini (wawancara) adalah diplomat perempuan," tutur Wahyu.
Wahyu mencontohkan ketika Menteri Luar Negeri Retno Marsudi masih menjadi Duta Besar Indonesia untuk Belanda, ia melihat kedekatan antara Retno dengan pekerja migran perempuan Indonesia, baik yang berdokumen maupun yang ilegal. Dia menilai ada ikatan emosional karena merasa sesama perempuan.
Apalagi untuk kawasan Timur Tengah di mana banyak kasus yang menimpa pekerja migran perempuan, Wahyu menekankan kehadiran diplomat perempuan dalam menangani kasus mereka sangat penting dan amat dibutuhkan.
Meski begitu, menurut Wahyu, perlu peningkatan perspektif kesetaraan gender di Kementerian Luar Negeri. Dia menyarankan diplomat perempuan juga harus dilibatkan di berbagai direktorat bukan hanya di direktorat perlindungan warga negara Indonesia.
Wahyu juga menyarankan Kementerian Luar Negeri terus mendorong perspektif perempuan di Organisasi Konferensi Islam (OKI) sangat penting. [fw/em]
