Ketegangan memuncak di Tunisia hari Selasa, sehari setelah tentara menghalangi ketua parlemen memasuki gedung parlemen, beberapa jam setelah Presiden Kais Saied memecat PM Hichem Mechichi dan membekukan parlemen selama 30 hari.
Polisi turun tangan pada hari Senin (26/7) untuk mencegah bentrokan di luar gedung parlemen Tunisia antara legislator dari partai dominan Ennahdha dan demonstran yang mendukung presiden.
Sebagian merayakan keputusan Saied sementara yang lainnya menuduh Saied merebut kekuasaan.
Ahmed, seorang pengunjuk rasa, mengatakan, keputusan Saied harus diwujudkan dalam bentuk UU, dan setiap keputusan yang diambil Saied harus didukung rakyat.
Saifeddine Makhlour, ketua Koalisi al-Karama mengatakan pelanggaran besar terhadap konstitusi dan upaya kudeta tidak akan dibiarkan. Setiap orang yang turut serta di dalamnya akan dituntut pertanggungjawabannya di depan hukum nantinya, baik secara nasional maupun internasional, lanjutnya.
Dua partai utama lainnya di parlemen juga menyebut langkah Saied itu sebagai kudeta, hal yang dibantah presiden.
Langkah ini menyusul gejolak politik berpekan-pekan di Tunisia, yang dipicu antara lain oleh kemarahan masyarakat terkait cara penanganan pemerintah terhadap pandemi COVID-19.
Pihak berwenang Tunisia menutup siaran langsung stasiun TV Qatar Al-Jazeera, menuduh korespondennya tampaknya mendorong sekelompok kecil demonstran untuk berteriak-teriak menentang pemerintah. Penyiar tersebut melaporkan bahwa kantornya di ibu kota Tunisia telah disegel dan para jurnalis tidak diizinkan memasukinya.
Analis politik Amin Mustafa mengatakan kepada VOA bahwa “sebagian besar warga Tunisia sangat dirugikan oleh krisis ekonomi yang terus berlangsung dan tingkat pengangguran yang tinggi, sehingga masalah pembekuan parlemen kemungkinan besar tidak akan menimbulkan reaksi negatif yang kuat.”
Federasi Buruh Tunisia yang berpengaruh pada hari Senin menyatakan pihaknya menganggap “semua langkah yang diambil presiden adalah legal.” [uh/ab]
