Amerika Serikat (AS) secara resmi telah mengakhiri kebijakan era Trump – yang dikenal dengan “tetap di Meksiko” atau “remain in Mexico” . Kebijakan itu memaksa puluhan ribu pencari suaka dari Amerika Tengah menunggu di Meksiko hingga kasus-kasusnya disidangkan di pengadilan imigrasi AS, demikian menurut memo Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (Department of Homeland Security/DHS) yang dikirim kepada para pemimpin badan pemerintah pada Selasa (1/6).
Pemerintahan Presiden Joe Biden menghentikan program tersebut, yang dikenal sebagai Protokol Perlindungan Migran (MPP), tidak lama setelah ia menjabat pada 20 Januari. Menurut seorang pejabat DHS kepada Reuters, Selasa (1/6), sejak itu, lebih dari 11 ribu migran yang terdaftar di dalam program itu telah diizinkan memasuki Amerika Serikat untuk mencari suaka.
Biden, dari Partai Demokrat, telah mengubah banyak kebijakan imigrasi yang keras, yang diberlakukan mantan presiden Donald Trump, dari Partai Republik. Dia mengatakan Trump gagal menghormati undang-undang suaka Amerika.
Partai Republik telah mengkritik tindakan Biden, termasuk kebijakannya mengakhiri program MPP, dengan mengatakan dia mendorong peningkatan kedatangan migran di perbatasan AS-Meksiko dalam beberapa bulan terakhir.
Dalam perintah eksekutif tertanggal 2 Februari, Biden meminta badan-badan AS untuk meninjau program MPP dan mempertimbangkan untuk menghentikannya.
Memo yang secara resmi mengakhiri program MPP itu dikeluarkan oleh Menteri DHS Alejandro Mayorkas pada Selasa (1/6). Mayorkas mengatakan bahwa program tersebut tidak “secara memadai atau berkelanjutan meningkatkan manajemen perbatasan.” Ia juga mencatat penangkapan di perbatasan kadang-kadang meningkat walaupun program itu tetap berjalan.
“Selain itu, dalam membuat penilaian saya, saya berbagi keyakinan bahwa kita hanya dapat mengelola migrasi warga dengan cara yang efektif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan jika kita menyelesaikan masalah ini secara komprehensif, melihat jauh melampaui batas kita sendiri,” tulis Mayorkas. [lt/em]
