Presiden Joko Widodo mengatakan potensi wakaf di tanah air sangat besar, baik itu wakaf benda tidak bergerak, wakaf benda bergerak, maupun wakaf uang.
Menurutnya, pemanfaatan wakaf pada saat ini tidak lagi terbatas untuk tujuan ibadah saja, Namun bisa dikembangkan untuk bidang sosial ekonomi yang dapat memberikan dampak signifikan bagi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial di masyarakat.
“Potensi wakaf sangat-sangat besar di negara kita. Potensi aset wakaf per tahun mencapai Rp2.000 triliun, dan potensi wakaf uang bisa menembus angka Rp188 triliun,” ungkap Jokowi dalam acara Peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Peresmian Brand Ekonomi Syariah Tahun 2021, di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/1).
Lanjutnya, sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia harus memberikan contoh yang baik terkait pengelolaan wakaf yang transparan, profesional, kredibel dan bisa dipercaya.
“Dan dapat memberikan dampak produktif bagi kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi umat Islam, serta sekaligus memberikan upaya signifikan dalam menggerakan ekonomi nasional kita, khususnya di sektor UMKM,” tuturnya.
Ekonomi syariah, kata Jokowi masih memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Pengembangan ekonomi syariah ini tidak hanya dijalankan oleh negara dengan mayoritas penduduk Muslim saja. Negara-negara lain seperti Jepang, Thailand, Inggris, dan Amerika Serikat disebut Jokowi juga mengembangan sistem tersebut.
Peluang besar ini, ujarnya, harus dimanfaatkan, dengan mendorong percepatan akselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional, apalagi indeks literasi ekonomi syariah di Indonesia masih rendah yakni 16,2 persen.
“Kita juga harus terus menata rantai nilai halal pada sektor riil yang mendukung UMKM, termasuk pengembangan ekonomi kreatif. Kita memperkuat industri keuangan syariah dengan membangun satu bank syariah terbesar di Indonesia. Kita sudah targetkan InsyaAllah di bulan Februari sudah bisa diselesaikan. Kita mengembangkan bank wakaf mikro di berbagai tempat dan memperkuat lembaga zakat, infak, sedekah, wakaf, untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi umat,” jelasnya.
Wakaf Tunai Capai Rp328 Miliar
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, selama ini wakaf di Indonesia telah berkembang dengan baik, namun umumnya masih berbentuk wakaf properti yakni tanah dan bangunan untuk berbagai kepentingan umat seperti masjid, madrasah, pesantren dan pemakaman.
Maka dari itu, dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir para stakeholder wakaf berusaha mengembangkan wakaf uang untuk dapat dikelola secara produktif, amanah , akuntabel dan professional.
“Sebagai contoh pada tahun lalu Badan Wakaf Indonesia atau BWI dan para nazhir wakaf uang memobilisasi wakaf uang dan menginvestasikan kepada kas wakaf sebuah Linked Sukuk. Sebuah instrumen baru yang diterbitkan oleh pemerintah atau Kementerian Keuangan dimana imbal hasil dari kas wakaf linked sukuk digunakan untuk membiayai berbagai program sosial.
Saat ini sudah terkumpul lebih dari Rp54 miliar dalam bentuk kas wakaf linked sukuk,” kata Ani.
Selain itu, sampai dengan 20 Desember 2020, total wakaf tunai yang sudah terkumpul dan dititipkan di perbankan sudah mencapai Rp328 miliar.
“Sedangkan project base wakaf mencapai Rp597 miliar,” tuturnya.
Ani menjelaskan, instrumen pembiayaan berbasis syariah juga semakin diminati oleh masyarakat baik di Indonesia maupun di dunia. Maka dari itu, Kementerian Keuangan juga terus meningkatkan penerbitan surat berharga syariah nasional (SBSN) berbasis proyek. Menurutnya, pada tahun ini saja, ada proyek senilai lebih dari Rp27 triliun yang didanai dari surat berharga syariah negara tersebut.
“Ini peningkatan yang luar biasa dari mulai tahun 2013 hanya satu Kementerian yang menggunakan SBSN project. Saat ini sudah ada 11 Kementerian yang ikut serta di dalam penggunaan instrumen SBSN,” paparnya.
Dengan peluncuran brand ekonomi syariah ini, Ani berharap pengetahuan masyarakat akan ekonomi dan keuangan syariah akan terus meningkat. Pihaknya juga berkomitmen untuk terus mengedukasi dan mensosialisasikan ekonomi syariah ini secara masif dan inklusif yang berfokus pada peningkatan pengetahuan, keterampilan serta keyakinan masyarakat akan ekonomi keuangan syariah.
“Brand ekonomi syariah dapat dipergunakan oleh seluruh kementerian dan lembaga serta para stakeholder yang bergerak di dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah pada setiap produk program kegiatan maupun kampanye yang dilakukan,” pungkasnya. [gi/ab]
