Pihak Istana Kepresidenan membenarkan pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bahwa Presiden Joko Widodo akan menerima suntikan vaksin COVID-19 pekan depan, tepatnya 13 Januari 2021.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono ketika dihubungi wartawan, Selasa (5/1/2021).
“Iya (Rabu/13 Januari) dan tata cara prosesnya akan dibahas pada Jumat ini, (8/1/2021).” ungkap Heru.
Adapun proses yang akan dibahas nanti diantaranya adalah terkait langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan pada saat vaksinasi, serta siapa saja yang akan ikut divaksin. Budi belum memastikan apakah para menteri juga akan disuntik vaksin itu bersamaan dengan Jokowi.
Ia juga mengatakan bahwa Jokowi akan disuntik vaksin COVID-19 buatan Sinovac, China, yang sudah tersedia di tanah air sebanyak tiga juta dosis. “Iya, Sinovac,” tuturnya.
Menurut rencana, proses vaksinasi terhadap Jokowi juga akan disiarkan secara langsung agar program vaksinasi massal COVID-19 di tanah air dapat berlangsung dengan sukses.
“Iya. Biar masyarakat bisa lihat langsung memberikan semangat. Bisa dilanjutkan ke daerah-daerah juga ikut. Minimal provinsi, kota-kota besar juga ikut melanjutkan,” jelasnya.
Jokowi Divaksinasi Setelah EUA Keluar
Kabar Presiden Joko Widodo yang akan segera divaksinasi menimbulkan sejumlah pertanyaan. Pasalnya, sampai detik ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum juga memberikan izin otorisasi penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) vaksin Sinovac yang saat ini sedang menjalani uji klinis fase ketiga di Bandung, Jawa Barat.
Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito memastikan bahwa pemerintah terus berpegang pada prinsip dan prosedur kesehatan yang berlaku. .
Ia menegaskan bahwa program vaksinasi massal COVID-19 tersebut akan dilakukan segera setelah BPOM mengeluarkan EUA.
“Bapak Presiden juga akan menerima vaksin, jika vaksin sudah mendapatkan EUA dari Badan POM. Kami harapkan komitmen ini bisa secepatnya dilaksanakan agar kemudian masyarakat luas juga bisa menerima vaksin COVID-19,” jelasnya dalam telekonferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/1).
Ia juga menjelaskan alasan pendistribusian vaksin Sinovac sebelum BPOM mengeluarkan izin otorisasi penggunaan darurat. Menurutnya, langkah itu diambil untuk efisiensi waktu dan memastikan ketersediaan vaksin yang merata.
Wiku menekankan bahwa BPOM telah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pengadaan vaksin secara berkala, mulai dari tahapan pra klinis sampai dengan uji klinis fase kesatu, kedua, dan ketiga yang saat ini sedang berlangsung di Bandung. Data dan hasil uji klinis vaksin Sinovac dari Brazil dan Turki pun turut dianalisis. Setelah rangkaian tersebut , kata Wiku, EUA pun akan segera terbit.
Walaupun vaksin Sinovac ini telah didistribusikan ke beberapa daerah, Wiku memastikan bahwa BPOM akan tetap mengawasi mutu dan menganalisis vaksin tersebut.
“Vaksin yang saat ini sedang didistribusikan ke berbagai daerah akan tetap diawasi dengan melakukan sampling berbasis risiko di UPT Badan POM di tingkat provinsi, kabupaten kota di seluruh Indonesia,” jelas Wiku.
BOR Ruang Isolasi dan ICU COVID-19 Semakin Penuh
Meskipun program vaksinasi akan segera dilakukan, Wiku tetap mengingatkan masyarakat untuk tetap berdisiplin menerapkan protokol kesehatan. Pasalnya tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) di ruang isolasi dan unit gawat darurat rumah sakit rujukan COVID-19 luar biasa tinggi.
Wiku mengatakan sampai 2 Januari, ini persentasenya sudah mencapai lebih dari 70 persen di beberapa daerah seperti DKI Jakarta, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.
“Hal ini dapat menjadi alarm bagi kita bahwa kita sedang dalam keadaan darurat, yang ditandai dengan ketersediaan tempat tidur yang semakin menipis,” ungkap Wiku.
Wiku menyatakan, situasi yang buruk ini diperparah oleh terbatasnya jumlah tenaga kesehatan. Apalagi, sampai sekarang setidaknya sudah ada 237 dokter yang meninggal akibat pandemi.
“Jadi dengan melihat situasi kasus yang terus meningkat dan penambahan kasus harian yang pernah mencapai 8.000 kasus per hari, pemerintah berusaha melakukan optimalisasi ketersediaan tempat tidur, dengan target peningkatan sebesar 30 persen di setiap rumah sakit termasuk di dalamnya upaya penguatan implementasi tata laksana COVID-19 di Fasilitas Kesehatan non rujukan,” jelasnya.
Menurut Wiku pemerintah pun berusaha memasifkan operasi yustisia dan penegakan disiplin berlangsung hingga ke tingkat mikro, agar tingkat kepatuhan masyarakat dalam menjalan protokol kesehatan bisa membaik.
“Tak hanya terkait dengan sarana dan prasarana, Kementerian Kesehatan juga berupaya melakukan penambahan jumlah tenaga kesehatan sebanyak 10.000 untuk memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, sehingga penanganan yang diberikan bisa lebih efektif,” pungkasnya.
Pemerintah Siapkan Bank Donor Plasma Konvalesen
Pengobatan dengan plasma konvalesen sudah terbukti membantu proses penyembuhan pasien COVID-19. Maka dari itu, kata Wiku, pemerintah akan membentuk bank donor plasma konvalesen.
“Dalam hal ini saya ingin mengingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya penyintas COVID-19, bahwa masyarakat dapat berkontribusi dalam meningkatkan angka kesembuhan dan meningkatkan kualitas pelayanan COVID-19 dengan menjadi donor pada terapi plasma konvalesen,” ujarnya.
Menurutnya dengan menjadi donor, masyarakat penyintas COVID-19 bisa turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan menangani pasien dengan gejala berat dan kritis. [gi/ab]
