Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB pada Selasa (30/6) agar “menuntut pertanggungjawaban dari Iran” dan memperpanjang embargo senjata yang akan kedaluwarsa pada Oktober.
“Memperbaharui embargo akan menekan Teheran untuk berperilaku sebagai negara yang normal,” kata Pompeo dalam pertemuan DK PBB yang diselenggarakan dua kali dalam setahun. Pertemuan itu ditujukan untuk mengkaji pelaksanaan resolusi yang mendukung persetujuan nuklir Iran dari 2015.
Presiden Donald Trump menarik Amerika dari kesepakatan nuklir Iran (Joint Comprehensive Plan of Action/JCPOA) pada Mei 2018 dan memberlakukan kembali semua sanksi AS yang sudah dihapus berdasarkan persetujuan itu. Sebagai tanggapan, 14 bulan kemudian, Iran mulai mengambil serangkaian langkah yang menghentikan pelaksanaan komitmennya berdasarkan JCPOA itu.
Pada Januari, Teheran mengatakan, telah undur dari persetujuan itu dan tidak akan patuh lagi pada pembatasan jumlah sentrifugal bagi pengayaan uranium.
Pompeo memperinci apa yang disebutnya “bukti nyata” bahwa Iran merupakan ancaman pada perdamaian internasional, termasuk memperingatkan anggota-anggota Dewan tentang senjata buatan Iran yang digunakan dalam serangan terhadap Arab Saudi pada September, serangan misil terhadap pasukan koalisi di Irak pada Januari, dan pasokan roket dan perangkat keras lainnya kepada kelompok Shiah di Timur Tengah. [jm/pp]
